Pemprov Jabar Optimalkan Olahan Pangan Lokal di Program Makan Bergizi Gratis

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengoptimalkan olahan pangan lokal, di program makan bergizi gratis (MBG).

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Indriantari mengatakan, pihaknya kini telah menyiapkan beberapa bahan pangan lokal dari 27 Kabupaten/Kota seperti hanjeli dari Sukabumi, singkong dari dari Garut, hingga ubi Cilembu dari wilayah Sumedang.

"Nah kalau untuk Bandung Raya itu konsumsinya akan kita arahkan ke kentang. Karena Pengalengan produksi kentangnya cukup tinggi. Jadi untuk program makan bergizi gratis (MBG) ini, Itu diantaranya adalah memanfaatkan pangan lokal setempat," ujar Indriantari di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 13 November 2024.

Dia berharap, dengan optimalisasi olahan pangan lokal, program MBG dapat beragam yang disertai dengan gizi seimbang dan aman untuk disajikan.

"Sementara untuk protein hewaninya terutama susu, itu kita akan berupaya menambah produksi dan produktivitasnya. Jadi ini kesiapan kami, khusunya untuk penyediaan pangan lokal," ucapnya.

Kendati demikian, Pemprov Jabar lanjut dia akan menunggu arahan resmi dari Pemerintah Pusat khususnya Menteri Koodinator (Menko) dan Badan Gizi Nasional, terkait teknis program MBG.

"Nah untuk sementara kita memang sudah melakukan ujicoba (Program MBG) di beberapa daerah seperti Sumedang. Tetapi untuk penyediaannya, kita masih menunggu secara resmi bagaimana nanti teknisnya, karena kita sekarang ada Menko Pangan dan Badan Gizi Nasional. Jadi kita tinggal nunggu instruksi selanjutnya dan anggarannya," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengku siap mengimplementasikan Progam makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita di Januari 2025 nanti.

Progam yang digagas dan menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut, diketahui saat ini telah menadapat dana dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 hingga sebesar Rp71 Triliun.

Sehingga dengan jumlah anggaran tersebut, rencananya pemerintah akan menargetkan sebanyak 19,47 orang untuk mendapatkan asupan gizi secara gratis.

"Untuk sekarang kita sudah melakukan pendekatan kepada seluruh pemda (pemerintah daerah). Dan nanti pada saat mulai, kita akan berkolaborasi dengan berbagi dinas atau instansi yang ada di Kabupaten/Kota. Nanti kita akan petakan seperti misalnya puskemas perannya bagaimana, BPOM seperti apa, lalu Dinkes, Kemenag, dan lain-lain," ujar Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha, beberapa watu lalu.***