Pemprov Jabar Putuskan Relokasi Total Warga Terdampak Longsor Cisarua

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar menyiapkan langkah menyeluruh untuk menangani dampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (24/2/2026). 

Selain memberikan kompensasi Rp25 juta bagi setiap kepala keluarga korban meninggal dunia, Pemprov Jabar juga merencanakan relokasi total warga serta rehabilitasi kawasan rawan menjadi hutan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, bantuan finansial tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana. Namun, dia menegaskan, bantuan tunai bukan satu-satunya solusi.

“Setiap kepala keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akan menerima bantuan Rp25 juta. Tetapi yang paling penting, seluruh rumah di kawasan ini akan kita relokasi,” ujar Dedi saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Dedi, kawasan terdampak memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi sehingga tidak lagi layak dijadikan permukiman. “Jangan lagi tinggal di sini karena potensi longsor ulang sangat besar,” tegasnya.

Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, Dedi menilai kondisi lereng masih sangat mencemaskan, terutama karena hujan masih terus turun. Dia menyebut kawasan tersebut lebih tepat dikembalikan fungsinya sebagai hutan.

“Saya cenderung daerah ini dihutankan saja. Kondisinya tidak aman dan ada indikasi alih fungsi lahan yang memperparah risiko. Relokasi adalah langkah yang tidak bisa ditawar demi keselamatan warga,” katanya.

Sementara itu, proses evakuasi korban hingga kini masih terus berlangsung. Tim gabungan dari berbagai instansi tetap melakukan pencarian dengan mengutamakan keselamatan petugas mengingat kondisi tanah yang labil dan medan yang berat.

“Evakuasi tetap berjalan, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Banyak korban ditemukan tertimbun saat sedang tidur sehingga proses penarikan tidak mudah,” jelas Dedi.

Pemprov Jabar juga akan segera membentuk tim khusus untuk menangani proses relokasi, termasuk penentuan lokasi permukiman baru yang dinilai aman serta penyiapan fasilitas pendukung bagi warga terdampak. ***