Pemprov Jabar Rencanakan Bangun Superholding BUMD

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintahan Provinsi Jawa Barat merencanakan akan membangun superholding BUMD. Ini merupakan gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang ingin menggabungkan BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov Jabar dalam satu induk superholding BUMD, seperti yang sudah dilakukan pemerintah pusat.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, pembentukan superholding BUMD merupakan arahan dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berdasarkan pemikiran yang cermat. Namun rencana ini secara bertahap tengah dikaji Pemprov Jabar.

“Ini arahan Pak Gub ya, dan tentu berdasarkan pemikiran yang cermat. Makanya saat ini kami sedang melakukan evaluasi komprehensif untuk semua BUMD,” ujar Sekda Herman di Kota Bandung, Rabu 6 Agustus 2025.

Dia melanjutkan, dalam proses evaluasi, pihaknya akan melihat kondisi keuangan dan performa masing-masing dari BUMD. Selanjutnya jika sudah terpetakan maka seluruh BUMD yang ada akan dibentuk klaster.

“Dan baru puncaknya kita akan lakukan holding,” ucapnya.

Herman memastikan, pembentukan superholding BUMD itu tidak bisa dilakukan secara cepat, karena pihaknya harus bersikap cermat sekaligus memperhitungkan situasi dan kondisi ke depan. Dia enggan, jika holding sudah terbentuk kinerja BUMD masih buruk.

“Jadi superholding BUMD kita lakukan dengan cermat ya sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan ke depan. Jangan sampai setelah holding keadaan tidak jauh lebih baik, karena holding itu kan harus memastikan BUMD Jawa Barat harus jauh lebih baik,” kata dia.

Rencana pembentukan superholding BUMD dan evaluasi, menurutnya tengah dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi dan kaum profesional, termasuk mendapatkan dukungan dari BPKP dan BPK. Dalam evaluasi juga dilakukan audit kinerja.

“Ini sedang berproses dan kita kerja sama dengan perguruan tinggi, kita kerja sama dengan profesional dengan konsultan, ya. Termasuk kami juga minta bantuan dari BPKP, dari BPK,” ucapnya.

Meski demikian, Herman menargetkan proses evaluasi dan audit ini bisa selesai pada akhir 2025, untuk kemudian menjadi bahan kebijakan Dedi Mulyadi ke depan. Namun dia memastikan prinsip kehati-hatian akan tetap menjadi pegangan dalam memutuskan urusan BUMD ini.

“Ya, kami harapkan akhir tahun ini ya sudah bisa di ditetapkan. Tapi nanti kita lihat di perjalanan Pak Gubernur ya menyampaikan lebih cepat lebih baik. Tapi tetap harus prudent. Cepat tapi prudent, prudent tapi harus cepat gitu. Ini yang kami sedang lakukan di Pemda melalui Biro BIA ya,” tandasnya.