Pemprov Jabar Segera Kucurkan Rp45 Miliar untuk Warga yang Belum Terima Kompensasi Dampak Penutupan Tambang Bogor

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengucurkan sekitar Rp45 miliar, untuk 15.293 warga yang belum menerima kompensasi usai terdampak penutupan tambang di Kabupaten bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi menuturkan, mereka akan menerima kompensasi untuk satu bulan, karena belum menerima pendistribusian biaya pengganti penutupan sementara tambang sebesar Rp3 juta pada Desember 2025 lalu.

Sebab pada Desember tahun lalu, kompensasi baru diberikan kepada 2.938 kepala keluarga (KK) yang terdampak dari tiga kecamatan, Rumpin, Parungpanjang dan Cigudeg. Dalam waktu dekat, sisa warga dari kacamatan tersebut akan menerima kompensasi.

"Yang 2.938 KK mereka sudah. Yang 15 ribu belum. Jadi kami akan fokus dulu, tuntaskan yang seharusnya Desember mendapat bantuan, yang 15 ribu KK itu. 15 ribu di kali Rp3 juta, total sekitar Rp45 miliar," ujar Ade saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu 14 Januari 2026.

Soal rencana Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin memberikan kompensasi selama tiga bulan, yakni Desember 2025, Januari-Februari 2026, dia menjelaskan memang Pemprov menginginkan demikian.

Namun saat ini fokus utama Pemprov melalui DPMD Jabar, adalah bagaimana caranya seluruh kepala keluarga yang terdampak penutupan tambang dapat menerima kompensasi dulu untuk satu bulan, lantaran masih ada 15.293 KK yang belum menerima.

Dua bulan sisa untuk kompensasi kata dia, akan disiasati setelah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar menghitung posisi kas daerah saat ini.

"Jadi sekarang fokusnya satu bulan dulu yang 15 ribu itu," ucapnya.

Sementara mengenai pernyataan Bupati Bogor Rudy Susmanto, bahwa Pemprov Jabar akan memberikan kompensasi pada pekan ketiga, kisaran 21-22 Januari 2026 kepada 15 ribu warga terdampak penutupan tambang, Ade menegaskan pihaknya tidak mengetahui hal tersebut.

Dia juga mempertanyakan, dari mana dasar Bupati Bogor bisa menentukan tanggal pemberian kompensasi. Mengingat saat ini, di Pemprov Jabar masih melakukan proses administrasi.

"Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kami sedang berproses. Nanti kalau sudah masuk menjadi belanja langsung, DPMDesa akan sosialisasikan kepada DPMD Kabupaten (Bogor), Camat, Kepala Desa yang 19 Desa itu," katanya.

Dia menegaskan, bila nanti dari hasil verifikasi faktual dinyatakan valid, maka 15.293 KK tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp3 juta untuk satu bulan.

"Kami juga berproses secara cepat, supaya begitu alokasi keuangannya mencukupi di Pemprov dan kemudian secara administratif juga ini sudah masuk ke belanja langsung, ya tentu kami tidak akan tunda," ujarnya.

Proses pendistribusiannya pun kata Ade sama seperti usulan pertama dan kedua, yakni transfer langsung melalui rekening dari Bank BJB," tandasnya.***