Pemprov Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Libatkan 27 Kabupaten/Kota

Pemprov Jabar menargetkan bebas Anak Tidak Sekolah dengan melibatkan 27 kabupaten/kota serta mengoptimalkan anggaran pendidikan dan BOS.

Pemprov Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Libatkan 27 Kabupaten/Kota
Sekda Jabar Herman Suryatman

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengentaskan anak tidak sekolah (ATS) agar seluruh anak di wilayah tersebut dapat mengakses pendidikan formal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, tidak boleh ada anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan.

"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, Selasa (10/11/2026).

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka akan mengawal penanganan ATS secara teknis, sementara pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan pendampingan agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.

"ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita," ujar Herman.

Ia mengatakan, penanganan ATS membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam koordinasi dan pendampingan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Karena itu, seluruh unsur pemerintahan, mulai dari camat hingga perangkat desa dan kelurahan, perlu terlibat dalam upaya mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah.

"Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam," ucapnya.

Herman berharap upaya pengentasan ATS juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski demikian, Pemprov Jabar berkomitmen tetap menjalankan program tersebut dengan mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal," tuturnya.

Menurut Herman, anak-anak yang masuk kategori ATS dapat diarahkan kembali ke pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.

Ia mencontohkan, anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua berdagang perlu mendapatkan edukasi dan pendampingan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

"Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah," tegasnya.

Herman menilai, pengentasan ATS berkaitan erat dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintah perlu memastikan anak-anak, remaja, dan pemuda memiliki bekal pendidikan agar dapat menjadi generasi yang produktif.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS," pungkasnya. (adv)


Editor : Ahmad Sayuti