Pemprov Jabar Targetkan Kemantapan Jalan 95 Persen Sebelum Lebaran

INILAHKORAN.ID - Pemrov Jabar mengakselerasi pembangunan 2026. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, tak mempengaruhi niat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memerintahkan jajarannya untuk menggelar lelang dini proyek infrastruktur.

Dengan demikian, Dedi Mulyadi berharap pekerjaan fisik bisa lebih cepat dimulai dan berdampak langsung bagi masyarakat sebelum Lebaran.

Instruksi Dedi Mulyadi itu menyasar proyek strategis seperti perbaikan jalan provinsi hingga pembangunan dan perbaikan Penerangan jalan Umum (PJU).

“Betul begitu (lelang dini),” ujar Dedi, dikutip Jumat 13 Februari 2026.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, masih banyak ruas jalan milik provinsi yang membutuhkan rekonstruksi dan peningkatan kualitas. Sisi lain, persoalan minimnya penerangan jalan juga menjadi sorotan, terutama menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi meningkatkan mobilitas orang dan barang.

“Betul,” ucapnya.

Ia menegaskan, fokus pembangunan 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar. Perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota menjadi tulang punggung agenda tersebut.

Pemprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan berada di atas 90 persen, bahkan didorong menembus 95 persen. Guna mencapai target ambisius itu, anggaran sebesar Rp4,8 triliun telah disiapkan.

Pembangunan tidak hanya menyentuh badan jalan, tetapi juga aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, termasuk pemasangan serta perbaikan PJU di berbagai titik yang selama ini gelap atau belum terjangkau jaringan penerangan.

Tak tanggung-tanggung, anggaran Rp473 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan PJU.

Selain jalan dan penerangan, Pemprov Jabar juga memprioritaskan penanganan banjir melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai (DAS). Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka menengah mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap melanda sejumlah wilayah.

Dalam sektor sosial, pemerintah provinsi menyiapkan Rp78 miliar untuk program listrik bagi masyarakat miskin, memastikan akses energi menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Dedi menekankan, seluruh agenda tersebut merupakan kerangka besar pembangunan Jawa Barat 2026 yang dirancang terukur dan terarah.

“Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” katanya.

Dedi juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses pembangunan agar pelaksanaannya serius dan berkualitas di lapangan.

“Agar pembangunannya berkualitas, bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” tandasnya.