Dadang Sebut Jalan Perbatasan Kabupaten Bandung dan KBB Segera Diperbaiki

INILAHKORAN.ID - Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan Pemkab Bandung mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan membenahi infrastruktur jalan yang menjadi akses utama masyarakat.

Hal itu disampaikan Dadang saat meninjau langsung wilayah perbatasan sekaligus bersilaturahmi dengan warga, jemaah dan tokoh masyarakat di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Jumat (21/8/2026).

Dalam kunjungannya, Dadang melihat kondisi ruas jalan Kertawangi yang menghubungkan Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung dengan Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

jalan sepanjang sekitar 3 kilometer tersebut dinilai membutuhkan penanganan agar mobilitas warga lebih aman dan nyaman.

Dadang langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) beserta UPT terkait untuk melakukan pengukuran dan menghitung kebutuhan anggaran.

Menurutnya, perbaikan jalan bisa dilakukan melalui pengaspalan (hotmix) maupun betonisasi. Perencanaannya diminta segera disiapkan agar dapat diusulkan melalui APBD Perubahan.

"Kita sudah berada di jalan perbatasan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ini perkiraan sekitar 3 kilometer yang harus kita perbaiki. Saya minta Dinas PUTR segera mengukur dan menghitung kebutuhannya, mana yang di-hotmix dan mana yang dicor," kata Dadang.

Selain perbaikan badan jalan, Dadang juga meminta adanya kajian pelebaran jalan di sejumlah titik agar akses kendaraan lebih nyaman. Ia juga meminta Dinas Perhubungan memperhatikan kebutuhan Penerangan jalan Umum (PJU), terutama di ruas jalan yang melewati kawasan minim penerangan.

"Termasuk PJU Pak Kadishub, sebab kalau di tengah hutan tidak ada PJU terasa beda. Tapi insyaallah di sini aman," ujarnya.

Tak hanya infrastruktur, Pemkab Bandung juga memperkuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Dadang menyebut kebutuhan rutilahu di Kabupaten Bandung masih mencapai hampir 45 ribu unit. Tahun ini, Pemkab Bandung menargetkan penanganan sekitar 5.000 unit.

Khusus Desa Sukamulya, Dadang memastikan adanya tambahan alokasi sebanyak 20 unit rutilahu.

"Total di Kabupaten Bandung itu hampir 45 ribu unit lagi. Tapi alhamdulillah tahun sekarang insyaallah mencapai 5.000 unit. Tadi kata Pak Kades Desa Sukamulya belum kebagian, makanya insyaallah diprioritaskan dibagikan tambahan 20 unit untuk Desa Sukamulya," katanya.

Di sektor pendidikan dan keagamaan, Dadang meminta pemerintah desa dan kecamatan memperkuat pencegahan anak putus sekolah dan pernikahan dini.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dimulai dengan memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan sekaligus pembentukan karakter.

Pemkab Bandung, kata Dadang, juga memastikan program Beasiswa Bantuan Pendidikan Bupati Bandung (BESTI) dan insentif Guru Mengaji terus dilanjutkan.

"Ibu Ketua PKK menyampaikan masih ada usia 17 tahun sudah menikah. Nah ini PR Pak Kades, disiapkan sekolah SD, SMP. Program Guru Mengaji tetap kita akan lanjutkan dan anggarannya ini mencapai Rp109 miliar per tahun," ujarnya.

Dadang berharap berbagai program tersebut mampu menciptakan generasi muda yang memiliki pendidikan memadai sekaligus berkarakter dan berakhlakul karimah.

Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, Dadang kembali mendorong optimalisasi program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melalui BPR Kertaraharja.

Program tersebut memberikan akses pembiayaan secara bertahap, mulai dari Rp2 juta, kemudian Rp5 juta hingga Rp10 juta sesuai perkembangan usaha dan kelayakan penerima.

Dadang menilai program tersebut penting untuk membantu pelaku usaha kecil sekaligus mencegah masyarakat terjerat pinjaman informal atau bank emok.

"Ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tahap awal Rp2 juta, lulus Rp5 juta, sampai Rp10 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa? Untuk menghindari warga masyarakat pinjam kepada bank emok," katanya.

Di sisi lain, Dadang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurutnya, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu kunci bagi Pemkab Bandung untuk menjaga kesinambungan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, keagamaan hingga program kesejahteraan masyarakat.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai program pelayanan. Karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran membayar pajak," pungkasnya.