Pemprov Jabar Tegaskan Kirab Mahkota Binokasih Tanpa Duit APBD

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan, kirab budaya Mahkota Binokasih dalam rangka Milangkala Tatar Sunda digelar tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Seluruh kebutuhan kegiatan kirab, ditopang oleh partisipasi langsung masyarakat dan para tokoh budaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menyebut, pola pembiayaan kirab mengedepankan gotong royong, di mana kontribusi diberikan dalam bentuk dukungan nyata, bukan uang tunai.

"Ya memang tidak menggunakan APBD. Ya dari partisipasi banyak pihak. Contoh di Sumedang kemarin ada tokoh (menyampaikan), kami ingin berpartisipasi sehingga kesenian, ada yang tanggung jawab sound system, ada yang tim musik, ada yang tim tarian. Jadi langsung bersangkutan," ujar Herman di Kota Bandung baru-baru ini.

Pemprov Jabar kata dia, hanya berperan sebagai pengelola jalannya kegiatan, sementara urusan pembiayaan sepenuhnya ditangani para partisipan secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam acara.

"Jadi kami tidak mengumpulkan pendanaan. Kami hanya me-manage penyelenggarannya, tapi dari sisi keuangannya, partisipan atau masyarakat yang berpartisipasi, tokoh atau siapapun, langsung dengan yang bersangkutan," ucapnya.

Ia mencontohkan pelaksanaan kirab di Garut, di mana pembukaan acara yang menampilkan seni silat sepenuhnya difasilitasi oleh tokoh setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap budaya.

"Kemarin di Garut juga, untuk tim yang dari Garut itu kan ada seni silat sekaligus membuka acara ya. Ada tokoh menyampaikan, ini dari kami. Dan banyak entitas tokoh yang peduli terhadap kebudayaan, turut serta di dalam jadi tidak menggunakan APBD," katanya.

Herman menegaskan, kontribusi yang diberikan bersifat langsung dan konkret, seperti penyediaan tim kesenian, musik, hingga perangkat teknis acara.

"Dan tidak dalam bentuk uang, tapi tanggung jawab untuk menghadirkan tim kesenian, tim musik, sound system, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, keterlibatan para tokoh Sunda yang telah mapan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan kegiatan budaya ini.

"Ini kan bergulir terus. Sementara yang kami saksikan langsung itu personal. Tokoh-tokoh. Saya kira kan banyak tokoh Sunda yang sudah mapan dan peduli dengan budaya, kan luar biasa," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat gotong royong tersebut membuat pembagian peran dalam kirab berjalan alami di berbagai daerah, mulai dari Sumedang, Garut, hingga Cianjur, sebelum mencapai puncak acara.

"Dan biasanya kan tidak banyak berhitung. Kalau kabeli hate yang ringan, biasanya bagiannya di Sumedang, bagiannya di Garut, bagiannya di Cianjur. Termasuk nanti yang puncak di Gedung Sate," katanya.

Dengan skema swadaya ini, Pemprov Jabar ingin memastikan pelestarian budaya tetap hidup melalui partisipasi aktif masyarakat, tanpa bergantung pada pembiayaan negara.

Rute kirab dilakukan di sembilan kabupaten/kota, dimulai dari Sumedang (2 Mei), kemudian bergerak ke Kawali (3 Mei) yang dikenal sebagai pusat Kerajaan Sunda Kawali. Selanjutnya menuju Kampung Naga (4 Mei), lalu ke Cianjur (5 Mei).

Perjalanan berlanjut ke Kebun Raya Bogor (6 Mei), kemudian ke Depok (8 Mei), Karawang (9 Mei), hingga mencapai Cirebon (10 Mei). 

Puncak kirab akan digelar di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat pada 16 Mei, sebelum ditutup dalam agenda “Peuting Munggaran Milangkala Tatar Sunda” di Gedung Sate pada 17 Mei.***