Pemprov Jabar Tunda Pinjaman Rp3,4 Triliun

INILAH, Bandung - Rencana pinjaman daerah Rp3,4 triliun belum sampai pada keputusan akhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih menahan langkah sambil menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026.

Keputusan itu membuat rencana pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih berada di meja pembahasan. Pemerintah daerah belum ingin mengambil langkah lanjutan sebelum mendapat kepastian dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan seluruh dokumen Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2026 telah disampaikan kepada Kemendagri setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

“Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri,” ujar Herman.

Sambil menunggu evaluasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ditugaskan berkoordinasi secara intensif dengan Kemendagri. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.

Herman berharap proses tersebut segera selesai sehingga pemerintah daerah dan DPRD dapat melanjutkan pembahasan.

“Informasinya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya,” katanya.

Setelah evaluasi diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahasnya bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Barat. Pembahasan itu kemudian menjadi bagian dari proses penetapan APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Pemprov Jabar, menunggu bukan berarti tanpa persiapan. Berbagai opsi kebijakan telah disiapkan, termasuk kemungkinan terkait skema pembiayaan daerah.

“Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat,” ujar Herman.

Di tengah pembahasan pinjaman, kondisi fiskal menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah memastikan likuiditas masih terjaga sehingga belum ada alasan untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

(yuliantono/gin)