INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dalam mengelola lahan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat bersama pemerintah pusat lewat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia untuk melibatkan BUMDes di DAS Citarum tersebut.
"Itu ada 1.271 desa yang masuk dalam lingkar saluran DAS Citarum, dan berharap pengelolaan lahan di sana juga melibatkan BUMdes," ujar Dedi.
Dedi membeberkan, dari 5.312 desa di Jawa Barat baru sekitar 69,5 persen yang sudah memiliki BUMDes, tepatnya 3.695 BUMDes. Selain itu, ada pula BUMDes yang sampai saat ini masih proses pembentukkan, itu kurang lebih ada 868 BUMDes atau sekitar 16,34 persen.
"Dan ada desa yang sampai saat ini belum memiliki BUMDes jumlahnya 749 desa atau kurang lebih di 14,1 persen," katanya.
Sebelumnya, disampaikan Gubernur Ridwan Kamil bahwa 60 persen BUMDes di Jabar mati. Disinggung hal tersebut, Dedi merincikan, sebanyak 60 persen itu terdiri dari 14, 1 persen desa yang belum memiliki BUMDes, sebanyak 16,34 persen dalam proses pembentukkan dan 20 persen sudah namun tidak
berjalan. Sehingga totalnya 60 persen.
"Nah dari 60 persen yang belum eksis, itu hanya 20 persen yang ada pada BUMdes yang sudah eksis," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengkategorikan setiap BUMDes di Jabar melalui akses pemasaran. Sebab, lanjut dia, BUMDes dikatakan belum eksis itu ada keterkaitan dengan akses pemasarannya yang baru berskala lokal.
"Akses pemasaran lokal di desa perlu kita tingkatkan akses pemasaran kecamatan, level kabupaten, level provinsi atau intiernasional," katanya.
Dadi menambahkan, dari akses pemasaran yang ada saat ini pun dikaitkan dengan aspek permodalan. Menurut dia, permodalan BUMDes di Jabar itu bervariasi. Ada yang Rp10 juta sampai Rp100 juta, ada yang kategori Rp100jt sampai Rp500 juta, ada yang Rp500 juta sampai Rp1 miliar.
"Bahkan sudah ada enam BUMDes yang posisi peremodalannya sudah di atas Rp1 miliar. Jadi permasalahan bumdes yang dikatakan terkait 60 persen itu kita uraikan seperti itu," katanya.
Dengan begitu, pihaknya akan melakukan beberapa langkah inovasi lewat sejumlah program, seperti One Village One Product dan Desa Wisata. Itu sebagai upaya meningkatkan peran Bumdes di setiap desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Di tahun 2019 ini, Dedi katakan, akan menurunkan Patriot Desa untuk bekerja di setiap desa yang belum memiliki BUMDes. Sedangkan pada desa yang telah memiliki BUMDes namun belum eksis, maka akan didampingi oleh CEO BUMDes.
"Itu bisa membantu dalam aspek dari mulai peningkatan kapasitas, mentorship maupun market plann tentang kondisi rencana BUMDes," ucapnya.
Lebih lanjut, masih di tahun 2019 ini pihaknya akan melakukan penilaian terhadap beberapa BUMDes. Diharapkan, lewat upaya ini dapat menelurkan BUMDes yang kampiun. Nantinya setiap orang yang sukse mengelola BUMDes hingga juara itu akan dijadikan ahli jasa profesi yang diturunkan untuk mendidik BUMDes yang belum eksis.
"Sehingga terjadi pertukaran informasi, pertukaran pengelolaan yang menjadi dampak pada BUMDes yang sudah ada. Ditambah lagi, ada sekitar 60 BUMDes yang dijanjikan akan berkerjasama dengan Astra," katanya.
Terkait monitoring, pihaknya melibatkan tenaga pendamping di bidang ekonomi dan inovasi desa. Namun dia tak menampik, yang belum terstruktur adalah pola monitoring dan evaluasi agar sejauh mana dapat menyelesaikan solusi di setiap BUMDes. Megingat, dewasa ini masih berkutat pada kondisi pemasaran.
Adapun permasalahan BUMDes belum eksis atau mati, menurut dia, faktornya hanya satu. Di mana mampu menghasilkan produk, namun sulit untuk melakukan pemasarannya.
"Kita pola di balik, bagaimana pangsa pasar dulu yang dicari baru produk," pungkasnya.