Penayangan Video Pemerintah Sebelum Film Bioskop Tayang Tuai Kontroversi, Mensesneg: Hal Lumrah

INILAHKORAN - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemanfaatan media publik, termasuk bioskop, untuk menayangkan pesan pemerintah merupakan hal yang wajar selama sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Minggu (14/9/2025), menanggapi ramainya perbincangan masyarakat soal pemutaran video pendek berisi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop.

“Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan maupun keindahan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo Hadi.

Konten Video Program Pemerintah

Video singkat yang viral itu menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo beserta capaian program pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi:

• Produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025

• Operasional 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

• Peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih

• Pendirian 100 Sekolah Rakyat

  Baca Juga :

  * Dalang di Balik Kasus Penyadapan Terhadap Prabowo Belum Diketahui Istana
  * Belum Mengetahui Isi Percakapan Penyadapan Prabowo, Mensesneg: Nanti Kalau Lengkap
  * Tujuan Penyadapan Terhadap Presiden Belum Diketahui, Mensesneg: Tunggu Penyidikan
  

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat

Video tersebut diputar sebelum film utama dimulai. Pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar selama pemutaran. Setelah tayangan usai, film berjalan normal seperti biasa.

Fenomena ini memicu beragam reaksi publik di media sosial. Namun, pemerintah menegaskan kembali bahwa langkah tersebut sah dilakukan selama mengikuti ketentuan hukum dan etika penyiaran.