Penderitaan Palestina Jadi Sorotan, Inggris Tegaskan Tak Akan Tinggal Diam

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Inggris menyatakan tidak akan tinggal diam di tengah meningkatnya penderitaan warga Palestina dan ancaman terhadap prospek terwujudnya Solusi Dua Negara di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham melalui akun media sosial X pada Selasa (8/9/2026), menyusul pengumuman langkah-langkah baru yang ditujukan terhadap kebijakan Israel terkait permukiman di wilayah pendudukan.

Menurutnya, seruan internasional mengenai Solusi Dua Negara harus diikuti dengan langkah nyata.

“Selama bertahun-tahun kami telah menyerukan Solusi Dua Negara di Timur Tengah, namun kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata.”

Inggris Tegaskan Langkah Tidak Ditujukan kepada Rakyat Israel

Pemerintah Inggris menyatakan langkah-langkah yang diumumkan merupakan kebijakan yang telah diperhitungkan secara cermat.

Langkah tersebut, menurut pernyataan pemerintah, tidak ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan terhadap kebijakan yang dinilai tidak dapat diterima.

Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa terlalu lama komunitas internasional dinilai ragu mengambil tindakan karena khawatir mendapat tuduhan bersikap anti-Israel.

Penderitaan warga Palestina disebut sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan respons nyata dari dunia internasional.

Prospek Solusi Dua Negara Disebut Terancam

Inggris kembali menegaskan dukungannya terhadap Solusi Dua Negara sebagai salah satu harapan utama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah.

Namun, meningkatnya konflik dan perkembangan di wilayah pendudukan dinilai dapat mengancam prospek tersebut.

Pemerintah Inggris menyatakan pendekatan sebelumnya dianggap terlalu lambat dan belum memadai dalam merespons perkembangan situasi di Palestina.

Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menghambat terciptanya perdamaian.

Sejumlah Negara Siapkan Pembatasan Perdagangan

Sebelas negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, bersama Kanada pada Selasa (8/9/2026) mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel.

Permukiman tersebut disebut dianggap ilegal berdasarkan Hukum Internasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Rencana Pembangunan 1.200 Rumah Baru Jadi Sorotan

Langkah baru Inggris muncul setelah adanya rencana pembangunan sekitar 1.200 rumah baru di wilayah pendudukan.

Rencana tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak di komunitas internasional.

Permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki selama ini menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Pembangunan permukiman baru dinilai sejumlah pihak dapat semakin mempersulit upaya mewujudkan Solusi Dua Negara.

Kekerasan di Tepi Barat Meningkat

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan kekerasan di wilayah pendudukan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Lebih dari 1.400 serangan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti dilaporkan tercatat sepanjang tahun 2026.

Situasi tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai kondisi keamanan dan kehidupan warga Palestina di wilayah Tepi Barat.

Ratusan Ribu Pemukim Tinggal di Wilayah Pendudukan

Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di 516 permukiman dan pos terdepan di wilayah pendudukan.

Keberadaan dan perluasan permukiman terus menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Israel dan Palestina.

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian komunitas internasional karena berkaitan dengan status wilayah, hak warga Palestina, serta masa depan Solusi Dua Negara.

Dengan rencana pembatasan perdagangan terhadap barang dari permukiman Israel, tekanan diplomatik internasional terhadap kebijakan permukiman diperkirakan akan semakin meningkat.***