Pendidikan Karakter Siswa Bermasalah Bakal Dibiayai APBD, Anggota DPRD Jabar Klaim Belum Diajak Diskusi

INILAHKORAN, Bandung - Pendidikan karakter siswa bermasalah di pusat pendidikan militer direncanakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pembiayaannya dari APBD.

Dimana akan dimulai pada pergeseran APBD 2025, dari alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar untuk tahap awal.

Angka tersebut diperuntukkan untuk membiayai 900 siswa bermasalah, yang dibina di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam mekanismenya, anggaran tersebut untuk membiayai beberapa gelombang, dengan gelombang pertama sebanyak 350 siswa yang ikut pendidikan selama dua pekan.

Mengenai penggunaan APBD dalam pendidikan karakter ini, Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mengaku belum dilibatkan dalam pembahasannya. 

"Anggaran kita tidak pernah tahu, apalagi sampai pembahasan, hanya disodorkan sekian, termasuk di wilayah regulasi," ungkap Zaini saat dikonfirmasi Rabu 7 Mei 2025.

Zaini mengatakan, dalam waktu dekat dewan bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar dalam rapat paripurna untuk menjelaskan secara detail soal pendidikan karakter yang dimaksud oleh Gubernur Dedi Mulyadi, termasuk sumber-sumber anggaran tersebut diambil dari post mana saja. 

"Makanya ketika saya ditanya tahu apa tidak? Tidak tahu, kalau ini ada (anggaran latihan integritas dan kedisiplinan siswa) betul karena memang menjadi salah satu program prioritas gubernur di wilayah pendidikan," ucapnya.

Sisi lain, program pendidikan karakter ini sendiri sudah masuk dalam Program Prioritas Pendidikan Provinsi Jabar, Latihan Integritas dan Kedisiplinan Siswa (Bela Negara) dimana tertulis usulan Rp6 miliar, dengan keterangan latihan khusus bagi peserta didik yang diindikasi melanggar norma sekolah (juvenile adequancy) kerjasama dengan TNI/Polri.

Output dari kegiatan ini yaitu, terjalinnya kerjasama pelatihan dengan pihak TNI/POLRI 2.000 siswa yang dilatih integritas, disiplin, dengan wawasan bela negara dengan target 40 siswa per lima wilayah setiap 10 bulan.

"Misal dalam kasus ini 2000 siswa dilibatkan disitu dengan angka Rp 6 miliar bukan angka yang kecil, bukan jumlah siswa yang sedikit, bagaimana kalau kemudian didalamnya tidak memiliki regulasi? Atau aturan di abaikan?," kata Zaini. 

Lebih lanjut, Zaini mengkhawatirkan sikap Gubernur Dedi Mulyadi dalam merespon sebuah permasalah menjadi contoh bagi para kepala daerah untuk membuat kebijakan yang serupa dengan mengabaikan regulasi dan aturan. 

"Karena ketika bicara regulasi maka di situ adalah kebijakan politik, ketika bicara kebijakan politik maka trias politika berjalan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan eksekutif berjalan, legislatif berjalan. Tapi kalau (hanya) salah satu misalnya yang ada bukan demokrasi," kata dia.

Sementara sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan, progam ini awalnya masih menggunakan uang pribadinya, namun karena saat ini jumlah terus bertambah maka alokasi anggaran dilakukan di Disdik Jawa Barat. 

"Ya, yang pertama kalau yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal, tapi karena jumlahnya semakin besar maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan," katanya. 

Setelah itu, nantinya Disdik Jabar akan mengalokasikannya secara langsung ke penyelenggara dalam hal ini Rindam III/Siliwangi. Dedi menegaskan, sampai saat ini pengalokasian anggaran ini sudah dilakukan. 

"Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan, kita tidak mengelola. Kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum. Kan seperti itu komponennya, terus kemudian honorarium pelatihan," terangnya. 

Dedi sendiri belum bisa memastikan, apakah anggaran tersebut akan cukup atau tidak. Menurutnya, jumlah Rp6 miliar ini merupakan angka aman dan masih bersifat tentatif, jika dikemudian hari banyak orangtua mendaftarkan anaknya ke barak militer, maka nilainya bisa disesuaikan. 

"Iya kan, karena itu kan cadangan segitu, kan digunakan sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi tapi kalau lonjakan nanti diukur per siswa nya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari," tandasnya.