Pengamat : Besaran Gaji Ade Yasin Tak Jadi Jaminan Modal Maju di Pilkada

INILAHKORAN, Bogor – Besaran gaji seorang bupati tidak jadi tolok ukur untuk maju dalam Pilkada. Begitu pula bagi Bupati Bogor Ade Yasin yang masa jabatannya akan habis pada 2023.

Jika dilihat gaji pokok, Bupati Bogor Ade Yasin memang kecil sama dengan kepala daerah lainnya. Namun selain itu, Ade Yasin juga menerima berbagai tunjangan yang nilanya mencapai puluhan juta rupiah.

Pengamat kebijakan publik  Yusfitriadi mengatakan walaupun gaji pokok Bupati Bogor Ade Yasin kecil, namun karena dari segi tunjangan dan pendapatan insentif dari pajak serta retribusi daerah terbilang tinggi se-Indonesia, hingga puluhan juta rupiah.

Baca Juga: Legislator Minta Pemprov Jabar Bantu Fasilitas Perawatan ODGJ Kota Bogor

Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Minggu (16/12/2012) yang lampau,  Bupati Bogor saat itu bersama 4  Bupati lainnnya masuk ke dalam 5 besar, dimana saat itu penghadsilan Bupati Bogor mencapai Rp 90 juta perbulan.

Berkaca dari besaran penghasilan itu, Yusfitriadi menilai bahwa besar penghasilan per bulan bukan menjadi ukuran modal yang sangat diperlukan Ade Yasin, ketika ingin mencalonkan kembali sebagai Bupati Bogor pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Tahun 2024.

Hal itu karena Ade Yasin memiliki keuntungan, dimana sejak Tahun 2018-2023 dirinya menjabat kembali. Hal itu  karena ia lebih populis, sudah  berkarya  dan lainnya, untuk 'mengambil' hati rakyat.

Baca Juga: Ade Yasin Paparkan Kronologis Kasus Omicron Pertama di Bpgor

"Modal Ade Yasin untuk mencalonkan kembali jadi Bupati Bogor itu bukan hanya uang, tetapi juga modal  sudah berkarya hingga dirinya lebih populis dimata rakyat dan lalu memiliki elaktibilitas tinggi," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Senin,  17 Januari 2022.

Ia menambahkan karena Ade Yasin akan habis masa jabatannya pada Tahun 2023, lalu baru akan bertarung di Pilkada pada Tahun 2024, maka akan mempengaruhi elektabilitasnya pada saat Pilkada.

"Akankah kebijakan program satu milyar satu desa (Sami Sade), beasiswa panca karsa, pembangunan jembatan rawayan dan kebijakan lainnya masih diingat masyarakat pada Tahun 2024, menguatkan elaktabilitasnya di mata masyarakat atau kurang, itu semua tergantung apakah program-program populisnya tetap dijalankan oleh pejabat sementara (Pjs) Bupati Bogor yang akan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.

Baca Juga: Ade Yasin Apresiasi Kontribusi Iwapi Kabupaten Bogor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Yus sapaan akrabnya menuturkan kendala lainnya Ade Yasin ialah apakah raihan  suara PPP dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada Tahun 2024 bagus dan masuk ke dalam syarat Presiden Treshold.

"Jikalau Ade Yasin ingin kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor, maka raihan suara calon legislatif (Caleg) PPP harus lah signifikan hingga masuk ke dalam Presiden Treshold. Walaupun tidak berpengaruh ke tingkat kabupaten maupun provinsi, namun raihan suara Caleg PPP di tingkat nasional yang tak memenuhi syarat, mau tidak mau bakal mempengaruhi opini yang bakal tidak berpihak dibanding calon Bupati Bogor lainnya yang partainya masuk ke dalam Presiden Treshold,"  tutur Yus. (Reza Zurifwan)