Pengamat: Bupati Bandung yang Baru Harus Lebih Kreatif dan Inovatif

Pilkada Kabupaten Bandung 2020 akan makin menarik karena bupati petahana tidak bisa ikut serta kembali setelah dua periode menjabat.

Pengamat: Bupati Bandung yang Baru Harus Lebih Kreatif dan Inovatif
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pasundan (Unpas) Dr Muhammad Budiana. (rd dani r nugraha)

INILAH, Bandung - Pilkada Kabupaten Bandung 2020 akan makin menarik karena bupati petahana tidak bisa ikut serta kembali setelah dua periode menjabat.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pasundan (Unpas) Dr Muhammad Budiana menilai, hal ini membuat peluang atau kesempatan bagi para pendatang baru di Pilkada Serentak 2020 ini.

“Sekalipun wakil bupati petahana saat ini, Gun Gun Gunawan akan mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung, namun demikian peluang besar masih dapat dimanfaatkan oleh para pendatang baru,” kata Budiana, Jumat (6/12/2019).

Banyaknya persoalan yang masih belum dapat diselesaikan oleh Bupati Bandung Dadang M Naser dan wakilnya, lanjut Budiana, pasti menjadi isu yang mudah dimainkan oleh para calon bupati lain nantinya, bahkan bisa saja isu ini juga dimainkan oleh calon yang berasal dari partai pendukung Dadang Naser.

"Hal yang paling penting Kabupaten Bandung belum pernah dikelola oleh kepala daerah yang dalam mengelola pemerintahannya banyak melakukan kreativitas dan inovasi yang signifikan, sementara hal ini di kabupaten/kota lain sudah mewujud. Artinya, Kabupaten Bandung masih selalu tertinggal selangkah dengan daerah lain,” ujarnya.

Budiana berharap pada Pilkada Serentak 2020 dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki orientasi yang selaras dengan paradigma baru pembangunan, misalnya pengembangan smart city.

“Kepala daerah hari ini dituntut untuk bisa mengambangkan sinergitas semua lini yang ada di daerahnya, sebab ini adalah fenomena yang terjadi di era industri 4.0 menuju 5.0,” ujar  Budi, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) ini.

Disinggung soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kab Bandung, Budi menandaskan semua unsur pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah harus seiring dengan misi Presiden Jokowi, yakni semakin mengefektifkan dan mengefisienkan eselon IV dan III dengan cara dialihfungsikan, tanpa mengurangi penghasilannya, lalu digantikan dengan sistem robotik.

“Secara bertahap Pemkab Bandung harus bisa menjawab “tantangan” Presiden,” katanya. Sebab hal ini menurutnya semata-mata untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya tentu untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan masif.

“Kabupaten Bandung harus bisa, dan pasti bisa, asal bupati yang baru nanti harus kreatif dan inovatif terhadap pengembangan sistem pemerintahan saat ini," ujarnya. (rd dani r nugraha)


Editor : suroprapanca