Pengamat Dukung Penuh SE Dedi Mulyadi Terkait Transparansi Penggunaan Dana Desa

INILAHKORAN.ID - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait transparansi penggunaan dana desa.

Kristian mengatakan, SE Nomor 05/KU.01.01/DPM-DESA Tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang diteken oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada Selasa 6 Januari 2026 kemarin, salah satu upaya bagaimana menciptakan keterbukaan pemerintah kepada publik.

Terlebih di era digital sekarang, media sosial dapat menjadi sarana dalam penyampaian informasi mengenai transparansi, utamanya terkait penggunaan anggaran pemerintah.

"Memang dipublikasikan saja. Itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia. Soalnya APBDesa, APBD, APBN itu bukan dokumen rahasia. Tapi dokumen publik dan itu memang harus dipublikasikan," kata Kristian saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu 7 Januari 2026.

Mulai dari program, perencanaan hingga penggunaan anggaran kata dia, harus disampaikan. Salah satu mediumnya, imbuh Kristian, dapat menggunakan media sosial.

"Saya setuju (mempublikasikan anggaran desa lewat media sosial), jadi bagus," ucapnya.

Sisi lain, dia juga menyoroti adanya kasus intimidasi oleh keluarga kepala desa kepada warga yang mengeluhkan jalan rusak di Desa Panggalih, Cisewu, Kabupaten Garut.

Menurutnya, pemimpin sejatinya memang harus siap dikritik. Apalagi tujuannya untuk membangun, seperti yang terjadi di Garut. Bila kritik tidak sesuai dengan fakta kata dia, tinggal dijelaskan. Jika sebaliknya, kritik harus menjadi bahan evaluasi pemimpin agar bekerja lebih baik lagi.

"Sudah tidak zamannya, orang diintimidasi karena mengkritik. Tidak ada yang sempurna. Justru dari kritik itu kita tahu, kesalahan kita, kekurangan kita," tandasnya.