Pengamat Sosial Minta Dugaan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Nikel di Raja Ampat Disikapi Secara Bijak

INILAHKORAN, Bandung - Pengamat Sosial dan Analis Politik Nasky Putra Tandjung meminta, dugaan kerusakan lingkungan di Kabupaten raja ampat, Papua Barat Daya akibat aktivitas tambang nikel, dapat disikapi secara bijak.

Bukan serta merta kata Nasky, melayangkan tuduhan tanpa bukti kepada pemerintah, khususnya ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dimana disebut sebagai pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, milik PT Gag Nikel.

Sebab lanjut Nasky, sesuai keterangan resmi Menteri ESDM, bahwa IUP kepada PT Gag Nikel sudah ada sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, dimana itu sebelum Bahlil dikukuhkan menjadi Menteri ESDM. 
‎
‎“Sebagai bagian elemen masyarakat civil society, kami apresiasi dan mendukung penuh langkah strategis dan komitmen tegas Menteri ESDM Bahlil gerak cepat menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel yang beroperasi dan terjun langsung kelapangan di raja ampat, Papua,” kata Nasky dalam keterangannya, Minggu 8 Juni 2025.

Bahkan pemerintah melalui Kementerian ESDM lanjut dia, menghentikan sementara izin perusahaan tersebut pada saat ini.
‎
‎"Keputusan Menteri ESDM yang secara tegas menghentikan sementara izin PT.Gag merupakan bukti nyata komitmen dan keberpihakan beliau kepada lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
‎
‎Nasky meyakini, Kementerian ESDM dibawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia terbuka dalam menerima semua saran, kritikan dari semua pihak yang sifatnya membangun.
‎
‎“Oleh karena itu, mari kita dukung Menteri ESDM dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam mengawasi sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) dan aturan perundangan-undangan terkait pemberhentian operasi produksi GAG Nikel di Kabupaten raja ampat,” sebutnya.
‎
Nasky menilai, Menteri ESDM Bahlil yang berlatarbelakang dari seorang pengusaha dan aktivis pergerakan, pasti tentu setiap kebijakannya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
‎
Sisi lain, menurutnya Bahlil memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun raja ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif.
‎
‎“Ada nilai ekologis, sosial, budaya dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak dan profesional. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan,” sambung dia.
‎
Sebab itu, narasi yang kurang bijak dan mendiskreditkan pemerintah, utamanya ke Kementerian ESDM diharapkannya tidak perlu dilakukan, kecuali kata dia, disertai bukti kuat.
‎
‎“Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapa pun, termasuk Menteri ESDM. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan sesat pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh, alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan,” tuturnya.
‎
‎Maka dari itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat jangan mudah terprovokasi atas penggiringan opini dan informasi yang belum jelas data dan bukti autentiknya.
‎
‎“Menurutnya, kritikan dan saran yang disampaikan oleh elemen masyarakat suatu hal yang wajar, ini merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” ajaknya.
‎
‎Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu membantah adanya kerusakan alam di Pulau Gag, Kabupaten raja ampat akibat aktivitas tambang nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel.
‎
‎Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Elisa Kambu usai mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kala melakukan kunjungan ke Pulau Gag, Sabtu 7 Juni 2025 kemarin.

‎“Foto yang tersebar di media sosial itu menunjukkan laut tercemar dan berwarna cokelat. Tapi setelah kita turun ke sana dan lihat langsung, ternyata lautnya masih biru. Jadi foto adanya air warna coklat itu hoax,” katanya.***