Penggabungan Halaman Gedung Sate dan Gasibu, Pengamat Ingatkan Kemacetan Lalu Lintas

INILAHKORAN.ID - Rencana perluasan halaman depan Gedung Sate dengan menyatukan area Lapangan Gasibu berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro.

Penggabungan halaman Gedung Sate dan Gasibu tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan baru, jika tidak dirancang secara matang.

Pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebut, secara prinsip kebijakan tersebut sah sebagai bagian dari kewenangan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Namun, dia mengingatkan adanya konsekuensi besar terhadap arus lalu lintas di kawasan Bandung.

“Prinsipnya, kalau ada satu jalan mau dimatikan, menyatukan Gasibu dengan Gedung Sate, berarti segmen Jalan Diponegoro depan Gedung Sate mati,” ujar Sony saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, Jalan Diponegoro merupakan salah satu ruas dengan tingkat mobilitas tinggi. Penutupannya otomatis mengalihkan arus kendaraan ke ruas lain yang selama ini belum optimal difungsikan.

“Itu sah-sah saja, Pak KDM (Dedi Mulyadi) sebagai Gubernur Jabar punya keinginan seperti itu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah Jalan Diponegoro itu adalah jalan yang cukup tinggi mobilitasnya. Berarti harus diputar nanti di Jalan Majapahit depan Hotel Pullman dengan Jalan Sentot Alibasyah sebelah timur harus aktif,” jelasnya.

Sony menyoroti kondisi eksisting Jalan Majapahit yang kerap digunakan sebagai kantong parkir, terutama saat kegiatan di Gedung Sate maupun aktivitas warga di Gasibu.

“Selama ini kan tidak aktif, apalagi Jalan Majapahit dijadikan tempat parkir kalau ada kegiatan di Gedung Sate, sama tempat PKL kalau weekend. Atau tempat parkir kalau orang mau lari di Gasibu,” katanya.

Dia menegaskan, jika Jalan Diponegoro ditutup, maka Jalan Majapahit, Jalan Sentot Alibasyah, hingga Jalan Cimandiri di belakang Gedung Sate akan menjadi titik krusial yang menentukan kelancaran lalu lintas.

“Berarti kalau Jalan Diponegoro depan Gedung Sate dimatikan, Jalan Majapahit dan Jalan Sentot Alibasyah menjadi kunci. Demikian pula jalan yang di belakang Gedung Sate, Jalan Cimandiri,” ujarnya.

Lantaran hal itu, dia menekankan perlunya penataan menyeluruh. Artinya, tidak sekadar mengalihkan arus kendaraan, tetapi juga membangun sistem sirkulasi yang jelas agar tidak memicu kemacetan baru.

“Nah ini harus ditata. Tidak hanya mengalihkan ke Jalan Majapahit tapi dibuat sirkulasi kendaraan, harus tidak menimbulkan kemacetan. Nah ini harus ditata secara lengkap. Nah ini tantangan, jadi jangan sampai menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Selain aspek lalu lintas, Sony juga mengingatkan adanya dampak sosial yang harus diperhitungkan, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas masyarakat saat akhir pekan.

“Dan masalah yang lain harus dipikirkan dengan penyatuan itu adalah pedagang juga lagi tidak bisa berjualan. Artinya apa? Dampak sosial kalau saat weekend keinginan masyarakat untuk berjualan itu akan menjadi masalah,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti persoalan parkir yang berpotensi memperparah kemacetan, jika tidak ditangani dengan baik.

“Lalu kantung parkir, orang yang biasa lari di Gasibu parkir di Jalan Majapahit dan Jalan Sentot Alibasyah. Kalau Jalan Diponegoro ditutup, sudah dialihkan di sana dan masih bisa parkir, macetnya akan jadi parah,” katanya.

Sony pun meminta agar Pemprov Jabar mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan tersebut sebelum diterapkan.

“Jadi itu harus dipikirkan juga oleh Pak KDM dan timnya, dampak dan implementasinya,” pungkasnya.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, penataan kawasan Gedung Sate diharapkannya tidak hanya berorientasi pada estetika dan integrasi ruang publik, tetapi juga tetap menjaga kelancaran lalu lintas serta keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.