Penuhi Permintaan Tabayyun PWNU Jabar, Ridwan Kamil: Sudah Tidak Ada Masalah

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Ridwan Kamil memenuhi janjinya, memberikan klarifikasi ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat.

Terkait pernyataannya tentang bantuan anggaran senilai Rp1 triliun, di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kabupaten Purwakarta pada 17 Desember silam.

Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil mengatakan, permintaan tabayyun oleh pengurus PWNU tidak lain memastikan alokasi anggaran tersebut. Pihaknya pun telah memberikan penjelasan secara rinci akan alur dana tersebut dan telah diterima sepenuhnya.

"Sudah tidak ada masalah, itu hanya masalah penjelasan yang dibutuhkan secara lebih mendalam. Tadi saya hadir, karena saya sangat menghormati ulama. Menjelaskan secara mendalam dan dipahami," ujarnya usai pertemuan dengan pengurus PWNU, di Jalan Galunggung, Kamis (29/12/2022). 

Dia melanjutkan, bantuan anggaran selama empat tahun di masa kepemimpinannya tersebut sejatinya bukan hanya untuk organisasi NU. Tetapi semua elemen yang bersinggungan, termasuk program-program kerja pemerintah provinsi. Salah satunya seperti program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) atau One Pesantren One Product (OPOP). Dia menjelaskan, penyebutan angka senilai Rp1 triliun tersebut karena mayoritas muslim di Jawa Barat adalah Nahdliyin yang notabene memiliki faham NU.

"Itulah program-program itu adalah untuk warga Jawa Barat yang memang mayoritas afiliasinya ke Nahdliyin. Bukan kepada ormasnya, tapi ke masyarakat yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Rasa sayang kepada mereka dalam bentuk program. Tidak semuanya berbentuk rupiah. Ada program Sadesha melibatkan organisasinya. Ada program kemandirian ekonomi seperti OPOP," ucapnya.

Sementara Ketua Tanfidziyah PWNU Jabar Juhadi Muhamad mengatakan, permintaan klarifikasi oleh pihaknya ini karena adanya miskomunikasi. Dia pun merasa bersyukur, dengan adanya penjelasan dari Emil dimana alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terafiliasi dengan NU, meski dalam pendistribusiannya PWNU tidak dilibatkan. Sebab yang terpenting bagi mereka adalah tidak adanya salah tafsir akan pernyataan tersebut.

Dia pun mendorong, bila memungkinkan lebih banyak lagi program-program bantuan yang dapat digelontorkan oleh Pemprov bagi masyarakat muslim di Jawa Barat, guna meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya bagi warga NU.

"Sudah enggak, yang jelas karena tidak lewat PWNU (distribusi bantuan), kita ada miskomunikasi. Insya Allah ke depan tidak ada masalah. Ya syukur, lebih banyak warga NU mendapatkan manfaat banyak.

Diperlihatkan. Memang datanya segitu (Rp1 triliun) ya. Kita tidak tahu (distribusi anggaran), karena untuk warga bukan ke PWNU. Ke warga atau lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan NU.Sudah tidak ada masalah, Insya Allah," tandasnya. (Yuliantono)***