Perang Melawan Sampah di Kota Bandung Dicetuskan Farhan dari Tingkat RW
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, perang melawan sampah di Kota Bandung harus dimulai dari tingkat paling bawah yakni Rukun Warga (RW).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, perang melawan sampah di Kota Bandung harus dimulai dari tingkat paling bawah yakni Rukun Warga (RW).
Menurutnya, perang melawan sampah di Kota Bandung tidak bisa lagi hanya dibebankan pada sistem pengangkutan dan tempat pembuangan akhir. Namun, harus dibereskan dari sumbernya.
“Pernyataan perang melawan sampah di Kota Bandung ini tidak mudah karena musuhnya datang dari diri kita sendiri. Sampah tidak pernah datang dari orang lain tapi dari diri kita sendiri,” kata Farhan, Sabtu 21 Februari 2026.
Farhan menyampaikan pernyataan perang melawan sampah di Kota Bandung terebut seiring peluncuran program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) sebuah inisiatif yang menempatkan satu petugas pemilah di setiap RW.
Dari total 1.596 RW di Kota Bandung, seluruhnya telah direkrut petugas untuk memastikan proses pemilahan berjalan dari hulu.
Farhan menjelaskan, langkah tersebut menjadi strategi utama Pemkot Bandung dalam menekan volume sampah yang selama ini menumpuk di hilir.
Dengan pemilahan sejak dari rumah tangga, sampah organik dan anorganik dapat dikelola lebih efektif sebelum masuk ke sistem pengangkutan kota.
“Kita tidak bisa terus menerus membebani hilir. Kalau tidak dimulai dari hulu, maka hilirnya akan selalu berat,” ucapnya.
Salah satu tantangan terbesar, lanjut ia berada di Pasar Gedebage. Di pasar tersebut, produksi sampah mencapai sekitar 20 ton per hari dan mayoritas berupa limbah pisang.
Kota Bandung disebut sebagai konsumen pisang yang sangat besar, namun hanya buahnya yang dimanfaatkan. Sementara kulit dan bagian lainnya menjadi beban pengelolaan.
Di Pasar Gedebage, limbah organik dalam jumlah besar menuntut solusi teknologi yang tepat. Namun ia mengakui, setiap metode pengolahan memiliki konsekuensi.
“Problemnya adalah limbah organik itu harus diolah dengan teknologi biodigester yang memang menimbulkan bau,” ujar dia.
Selain biodigester, metode lain seperti pengolahan maggot dan Refuse Derived Fuel (RDF) juga diterapkan di sejumlah daerah.
Meski demikian, risiko bau tetap menjadi tantangan tersendiri bahkan pada teknologi termal sekalipun.
Farhan mengutip arahan Presiden yang menyebut persoalan sampah sebagai sebuah perang. Dia menilai, istilah tersebut tepat karena skala masalah dan dampaknya sangat luas mulai dari kesehatan, lingkungan hingga estetika kota.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bandung berencana memperluas cakupan program hingga menjangkau 9.699 RT. Tujuannya agar edukasi dan praktik pemilahan sampah benar-benar dimulai dari rumah tangga.
Petugas Gaslah tidak hanya bertugas memilah, tetapi juga mengedukasi warga mengenai pentingnya perubahan perilaku. Menurut ia, perubahan perilaku merupakan kunci utama keberhasilan program.
Edukasi harus berjalan paralel dari rumah sekolah, hingga tempat kerja. Tanpa kesadaran kolektif, teknologi secanggih apa pun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga menegaskan kawasan komersial seperti pasar, hotel dan perkantoran wajib mengolah sampahnya secara mandiri.
Kebijakan ini diambil agar sektor usaha tidak lagi membebani sistem pengelolaan sampah kota.
Dengan strategi dari hulu ke hilir serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat, Pemkot Bandung berharap volume sampah dapat ditekan secara signifikan.
"Perang melawan sampah, bukan hanya tugas pemerintah. Melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Kota Bandung," tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani


