Perang Total terhadap Judi Online: Presiden Prabowo Perintahkan Penutupan Gerbang Pembayaran hingga Kerja Sama Internasional

INILAHKORAN, Bandung – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas Judi Online di Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Presiden meminta agar perang terhadap Judi Online diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi.

"Tadi Bapak (Presiden Prabowo) minta itu, jadi perang sama Judi Online dikuatkan lagi," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip dari ANTARA.

Langkah ini bukan hanya terbatas pada pemblokiran situs dan aplikasi Judi Online, tetapi juga mencakup pemutusan gerbang pembayaran (payment gateway) dan pelacakan aliran uang yang terkait dengan praktik perjudian daring.

Pemerintah menilai bahwa Judi Online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemberantasan Judi Online harus menyentuh akar permasalahan, yaitu sistem keuangan yang mendukung operasionalnya.

Salah satu strategi utama adalah menelusuri aliran dana yang masuk dan keluar dari platform Judi Online.

Dengan demikian, bukan hanya situsnya yang diblokir, tetapi juga akses keuangan yang membuat perjudian ini terus berjalan.

Langkah ini sejalan dengan strategi yang telah dilakukan beberapa negara lain dalam memerangi Judi Online.

Pemantauan transaksi keuangan menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi dan menghentikan jalur uang yang mengalir ke operator judi ilegal.

Tidak hanya berfokus pada penindakan dalam negeri, pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai negara.

Hasan Nasbi menyebut bahwa banyak operator Judi Online beroperasi dari luar negeri, sehingga pemberantasan harus melibatkan upaya lintas negara.

"Jadi bukan cuma sendirian Indonesia, tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara," ujar Hasan.

Kolaborasi internasional ini sangat penting mengingat banyak server dan pusat operasi Judi Online berbasis di negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan ketat dalam menangani perjudian daring, termasuk kerja sama dalam hal pertukaran data dan penindakan hukum lintas batas.***