Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, Pengamat Ingatkan Beban Administratif

INILAHKORAN.ID - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, atau Tatar Pasundan jadi polemik. Beban administratif jadi konsekwensi berat yang harus ditanggung. 

pengamat Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai, perubahan nama provinsi memang dapat memperkuat identitas historis dan kebudayaan Sunda. Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi administratif yang tidak ringan.

"Ya tentu ini akan menjadi beban ya kan sifatnya hanya identitas sebenarnya, tetapi kan nanti harus mau nggak mau harus menyesuaikan. Ya tentu saya kira mungkin harus ada skala prioritas lah perubahan itu," katanya, Senin (5/7/2026).

Menurut Acuviarta, jika perubahan nama disetujui maka berbagai dokumen, identitas kelembagaan, hingga administrasi pemerintahan harus mengalami penyesuaian secara bertahap.

"Secara konsekuensi nanti kan semuanya harus berubah ya mungkin bertahap," ujarnya.

Meski demikian, ia melihat dasar utama usulan tersebut memang berakar pada aspek sejarah dan kebudayaan masyarakat Sunda.

"Dasar perubahan lebih memiliki aspek historis dan kebudayaan. Jadi itu memperkuat identitas," tuturnya.

Ia juga menilai, perubahan nama tidak akan berdampak signifikan terhadap investasi selama tidak dimaknai sebagai bentuk eksklusivitas atau arogansi wilayah.

"Harusnya sih tidak berdampak terhadap investasi ya sepanjang itu tidak ditafsirkan sebagai arogansi kewilayahan," ucapnya.