Petani di Kabupaten Bandung Belum Rasakan Kebijakan Turunnya Harga Pupuk Bersubsidi

INILAHKORAN.ID - Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi, rupanya belum diketahui secara masif masyarakat. Alhasil, para petani masih membeli pupuk dengan harga yang tinggi.

Salah seorang petani di Kampung Paledang Desa Bojongkunci Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Atang (65) mengaku tak mengetahui jika saat ini ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menurunkan harga pupuk bersubsidi.

Bahkan, ia masih membeli pupuk jenis urea seharga Rp230 ribu per 50 kg atau sama dengan Rp4.600 per kg. Padahal, ia membeli dengan memperlihatkan kartu anggota kelompok tani di kampungnya.

"Terakhir saya beli pupuk harganya enggak turun kok. Padahal kan saya itu anggota kelompok tani dan membeli pupuk di kios resmi," kata Atang yang ditemui saat menyiangi sawah garapannya di Kampung Paledang, Senin 15 Desember 2025.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), harga pupuk subsidi kini menjadi lebih terjangkau. Pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg. 

Untuk NPK kakao, harganya juga dipangkas dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kg. Selain itu, pupuk ZA untuk tebu kini Rp1.360 per kg, dan pupuk organik turun menjadi Rp640 per kg.

Dengan penyesuaian harga ini, pemerintah berharap produksi pertanian bisa semakin meningkat dan beban petani dalam menghadapi musim tanam menjadi lebih ringan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurut Atang, tingginya harga pupuk, obat-obatan pertanian serta upah kerja,membuat para petani seperti dirinya kebingungan. Jika tak menggarap sawah ia tak ada pekerjaan yang menghasilan. Namun, tingginya biaya produksi juga membuat mereka pening karena besarnya modal atau biaya produksi tak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

"Dulu saya menggarap sawah punya orang lain, luasnya itu lebih dari 200 tumbak. Tapi karena biaya produksi terus naik enggak sebanding lagi dengan hasilnya, jadinya saya kembalikan kepada yang punya. Sekarang mah ini cuma gara 45 tumbak saja, hasilnya sekitar 4 kuintal padi dan itu harus dibagi dengan yang punya sawah," ujarnya.

Atang menjelaskan, modal untuk menggarap sawah seluas kurang lebih 45 tumbak itu, diperlukan modal sekitar Rp600 ribu. Dengan hasil panen sekitar 4 kuintal padi basah, kemudian dibagi hasil dengan pemilik sawah sebanyak 1 kwintal, lalu dipotong biaya produksi 2 kuintal atau sama dengan Rp600 ribu.

"Jadi saya itu cuma kebagian 1 kuintal padi atau sama dengan Rp300 ribu saja. Makanya padi hasil panen ini enggak pernah saya jual, tapi untuk dimakan sehari-hari. Tapi walaupun jauh dari kata untung, tetap saja saya lakoni karena enggak punya pekerjaan lainnya," katanya.

Atang menceritakan, sepanjang hidupnya menjadi petani merasa tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah untuk meringankan beban pekerjaannya. 

Adapun beberapa waktu lalu pun ia diberikan kartu tani oleh pemerintah setempat, namun ternyata tak berguna apa-apa. Karena ketika ia memperlihatkan kartu tani saat hendak membeli pupuk, ternyata tak ada keistimewaan apapun. Harga pupuk urea bersubsidi yang harus ia tebus tetap seharga Rp130 ribu per 50 kg.

"Enggak ada itu penurunan harga walaupun saya anggota kelompok tani. Pengennya sih ada keringanan untuk kami para petani yang katanya turut menjaga ketahanan pangan," ujarnya.