Pj Bupati Bandung Barat Emban Tugas Berat, Ketua Puskapolekbang Ungkap PR di KBB

INILAHKORAN, Ngamprah - Arsan Latif akhirnya dipercaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat menggantikan Bupati Hengki Kurniawan yang masa jabatannya habis pada 20 September 2023 hari ini.

Kendati begitu, kehadiran Arsan Latif sebagai Pj Bupati Bandung Barat turut menjadi perhatian sejumlah pihak, salah satunya Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil.

Menurut Holid, sebagai Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif memiliki pekerjaan yang tidak mudah saat turun menunaikan tugasnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Ada banyak hal yang harus dibenahi baik di internal birokrasi, hubungan dengan legislatif, hingga pelayanan ke masyarakat," katanya kepada wartawan, Rabu 20 September 2023.

Tak hanya itu, sambung Holid sebagai Pj  Bupati KBB yang ditugaskan oleh Mendagri, Arsan Latif merupakan seorang pejabat karir bukan pejabat politis.

Dengan demikian, kebijakannya tentu bukan untuk pencitraan lantaran tidak ada kaitan dengan Pilkada KBB 2024.

"Pj Bupati bukan pejabat politis tapi pejabat karir, sehingga saat dia berhasil menjalankan tugas di KBB, maka itu akan menambah portofolionya sebagai seorang ASN," paparnya.

Holid juga meyakini, sebagai birokrat murni yang memiliki latar belakang inspektur dan ahli pengelola anggaran, Arsan Latif tentunya mengetahui bagaimana membuat Bandung Barat lebih baik.

"Apalagi bagaimana membuat persoalan defisit anggaran terselesaikan agar APBD KBB menjadi sehat," imbuhnya.

Sejauh ini, sambung Holid, persoalan defisit anggaran telah membuat program pembangunan di KBB terhambat. 

Tak hanya itu, ungkap Holid, hak yang mestinya didapatkan oleh ASN seperti tunjangan kinerja (tukin) juga jadi terimbas karena ada keterlambatan. 

"Otomatis hal itu berdampak kepada psikologis serta kinerja para ASN," ungkapnya.

"APBD itu hidup dan matinya suatu daerah, kalau kondisinya sehat maka program pembangunan berjalan baik. Tapi kalau APBD-nya sakit perjalanan pemerintah daerah akan tersendat," paparnya.

Kemudian, lanjut Holid, untuk menghilangkan kesan elitis sebaiknya Pj Bupati tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Namun, bisa lebih berbaur dan mau berdiskusi serta mau mendengar aspirasi di bawah. 

"Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan memiliki rumah dinas yang mudah diakses oleh masyarakat dan tidak terkesan tertutup," ucapnya.

Holid pun mencontohkan, rumah dinas Bupati Hengki Kurniawan berada di kawasan elit kompleks Kota Baru Parahyangan, Padalarang yang bagi sebagian masyarakat terutama dari pelosok wilayah selatan tentu akan segan jika ingin berkunjung karena penjagaan dan pemeriksaan yang ketat dari security.

"Tapi akan berbeda jika misalnya rumah dinas Pj Bupati berada di permukiman umum, masyarakat tentunya akan lebih mudah menjalin komunikasi," tuturnya.

Bahkan, kata Holid, Pj bupati juga bisa bergaul dengan masyarakat seperti salat berjamaah di masjid lalu ngobrol tanpa sekat dengan warga. 

Sementara di kompleks yang lebih individualis dan akses lahan parkir kendaraan terbatas, sehingga bisa mengganggu penghuni lainnya.

"Pj Bupati itu milik masyarakat artinya waktunya 24 jam untuk masyarakat, jangan sampai membatasi atau mengekslusifkan diri sehingga masyarakat tidak bisa berkomunikasi," bebernya

"Contoh dulu Bupati Abubakar yang begitu welcome bagi tamu-tamu dari masyarakat dan seperti tidak ada jarak meski ketika berada di rumah pribadinya di Lembang," sambungnya.

Selain itu, sebut Holid, hal yang juga perlu dibenahi oleh Pj Bupati adalah jangan memindahkan kantor ke rumah dinas sehingga kantor di Pemda jadi sepi. 

Termasuk, membenahi birokrasi dan carut marutnya pelayanan akibat birokrasi yang tidak sesuai dalam menempatkan orang sesuai kompetensinya.

"Pekerjaan yang juga tidak ringan yakni Pj Bupati harus bisa menjaga stabilitas politik dan netralitas ASN pada Pemilu 2024 mendatang," pungkasnya.*** (agus satia negara)