Prediksi Kecelakaan Kerja di 2023 Lebih dari 60 Ribu Kasus, Kadisnakertrans: Kami Prihatin...

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan memprediksi, besar kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi pada 2023 lalu lebih dari 60 ribu kasus.

Dimana angka tersebut sejatinya berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebut sepanjang 2023 hingga 25 November lalu, telah terjadi 60.858 kasus kecelakaan kerja. Angka tersebut naik tajam dari 2022, dengan 44.570 kasus.

Sebab, tidak semua pekerja di Jawa Barat baik sektor formal maupun nonformal terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ada kemungkinan di luar data BPJS kata Teppy, juga mengalami kecelakaan kerja tetapi tidak terdata.

"Sangat tinggi, kami prihatin. Kita menemukan angka tertinggi 60 ribu dan itu pun karena (adanya) klaim kepesertaannya di BPJS. Kita tahu, coverage BPJS baik sektor formal maupun informal masih belum 100 persen," ujarnya usai melakukan pengujian dan pemeriksaan elevator di Setda Jabar baru-baru ini.

Mengingat sejauh ini tambah Teppy, baru 60 persen pekerja di sektor formal yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan sisanya, belum didaftarkan perusahaan maupun melakukan pendaftaran secara mandiri.

Sektor informal lebih parah lagi lanjut Teppy, dimana yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah 10 persen hingga saat ini.

"Sehingga data tadi yang dari BPJS. Kita khawatir sesungguhnya ini lebih banyak," ucapnya.

Kecelakaan kerja yang terjadi tambah dia, terjadi secara berimbang. Baik di tempat kerja maupun di perjalanan ketika berangkat maupun pulang.

"Kalau dispesifikkan, ada dua karakter yang terjadi. Di tempat kerja dan perjalanan, entah itu perginya atau pulangnya. Nah ini hampir seimbang, 60:40 sekitar itu," terangnya.

Dihantui Gelombang PHK

Tidak hanya itu, gelombang PHK kata Teppy masih menghantui Jawa Barat. Berdasarkan data dari BPJS, tahun lalu 950 ribu lebih pekerja mengalami PHK oleh perusahaannya.

Kondisi perang antara Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel turut memberikan dampak menurunnya produktivitas perusahaan di Jabar, mengingat mayoritas produk adalah untuk ekspor.

Selain itu, kontestasi tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung juga turut memengaruhi. Dimana kata dia, banyak perusahaan masih menunggu dan belum berani jor-joran karena khawatir terdampak kebijakan politik.

"Selain situasi politik sekarang, banyak yang wait and see. Bertahan, tidak ekspansi. Tapi ada juga yang mengejutkan saya, adanya demo, aksi unjuk rasa (yang dilakukan para buruh) itu juga menjadi salah satunya (PHK)," tandasnya. (Yuliantono)