Pro Kontra Warga Perbatasan Cimahi Soal Wacana Perluasan Wilayah
Wacana perluasan wilayah yang dicanangkan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana-Adhitia khususnya kawasan Cimindi menuai pro kontra di masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cimahi - Wacana perluasan wilayah yang dicanangkan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana-Adhitia khususnya kawasan Cimindi menuai pro kontra di masyarakat.
Di satu sisi, wacana perluasan wilayah tersebut mendapat dukungan, namun di sisi lain tak sedikit warga yang menolak dengan alasan rekam jejak masa lalu Kota Cimahi yang sempat hattrick kasus korupsi.
Salah satunya Dendi Hermawan (44) mengaku menolak gagasan perluasan wilayah tersebut. Menurut warga Cimindi ini, ada trauma masa lalu yakni kasus korupsi yang menjerat tiga kepala daerah, sehingga membuatnya ragu terhadap wacana tersebut.
"Lebih baik Cimindi di Bandung saja, Cimahi ya Cimahi. Dulu ada kekecewaan soal korupsi, itu belum hilang," kata Dendi, Selasa 13 Mei 2025.
Tak cuma itu, Dendi juga menyoroti persoalan banjir yang hingga kini belum tuntas diatasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi.
"Katanya mau perluasan, tapi masalah banjir saja belum kelar. Gimana mau nambah wilayah," ujarnya.
Hal senada juga diungkap warga Cimindi lainnya, Rizky Suprianto (27) yang mengaku lebih nyaman tetap berada dalam wilayah administrasi Kota Bandung.
Menurutnya, rekam jejak kasus korupsi yang sempat terjadi di Kota dengan tiga kecamatan itu sulit untuk mendapat kepercayaan dari publik.
"Tiga kali tersandung kasus, saya jadi kurang, bahkan tak percaya," ucapnya.
Kendati jarak ke pusat pemerintahan Kota Bandung cukup jauh, Rizky menilai layanan administrasi sudah cukup efisien. Dirinya juga mempertanyakan kesiapan Kota Cimahi untuk memperluas wilayah mengingat masih adanya permasalahan internal yang belum terselesaikan.
"Cimahi belum siap. Masalah seperti sampah saja masih banyak keluhan. Ditambah kepercayaan publik yang masih rendah karena korupsi," tegasnya.
"Saya sebagai warga berharap, pemerintah bisa mendengarkan suara masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak jangka panjang," ujarnya.
Pandangan berbeda diungkapkan Muhamad Riyan (28), warga Kota Bandung itu menilai perluasan wilayah ke Cimahi adalah langkah yang memudahkan secara administratif.
"Wilayah Cimindi itu kalau ngurus sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, lebih dekat ke Kota Cimahi," kata Riyan.
Secara geografis dan akses, ungkap Riyan, Cimindi lebih terkoneksi dengan Cimahi. Menurutnya, perluasan wilayah bisa memulihkan identitas Cimahi yang dahulu sempat memiliki wilayah tersebut.
"Kalau ada rencana perluasan, maka tanah milik Cimahi dulu jadi kembali lagi," ungkapnya.
Riyan mengaku belum mengetahui bagaimana pendapat warga lain, namun secara pribadi dirinya sangat mendukung. Dirinya mencontohkan persoalan sampah yang menurutnya lebih tertangani di Cimahi.
"Kalau soal sampah, di Cimahi penanganannya cepat. Di sini (Cimindi) mah lama kang diangkutnya," ujarnya.
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berencana melakukan penataan wilayah melalui perluasan dengan mencaplok daerah milik Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), serta Kabupaten Bandung.
Adapun sejumlah daerah yang diwacanakan bakal masuk ke Cimahi antara lain Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, kawasan Cimindi, Kota Bandung, sebagian Kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Batujajar di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Editor : Doni Ramdhani

