Program Prioritas Pemprov Selesai 2022, DPRD Jabar Ragu

INILAHKORAN, Bandung – Program Prioritas Jabar selesai tahun 2022 diragukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Mereka sepakat dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Hasilnya, ada 11 program prioritas pembangunan pada 2022 yaitu, reformasi sistem kesehatan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem pendidikan dan pemajuan budaya.

Baca Juga: DPRD Jabar Minta MPP Diperbanyak

Kemudian reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana, inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, gerakan membangun desa, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Lalu ada sembilan program unggulan yang digulirkan oleh Pemprov di 2022 yakni, pusat layanan ketenagakerjaan, sekolah juara, pesantren juara, petani milenial, ekonomi kreatif dan inovasi, konektivitas wilayah jalan dan jembatan, pengelolaan sampah juara, pengembangan pariwisata, serta citarum harum.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dari 11 program prioritas dan sembilan program unggulan mayoritas ranah mitra kerja pihaknya. Dalam situasi pada saat ini, dia mengaku sedikit ragu, program-program tersebut dapat terpenuhi seluruhnya pada 2022 mendatang.  

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Pemprov Perbanyak Desa Digital

“11 program prioritas dan sembilan program unggulan yang disampaikan, merupakan hasil rumusan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang sudah disepakati antara DPRD dan Pemprov. Dimana kita diminta untuk mendetailkannya setiap tahun dan memastikan program yang dilakukan sesuai koridor. Namun kita melihat, dari program tersebut beberapa target sebenarnya susah untuk dilakukan,” ujar Hadi kepada INILAHKORAN, Selasa (30/11/2021).

Kendati demikian, pihaknya tetap akan bersikap optimistis Pemprov Jabar mampu menunaikan targetnya di 2022 dan akan melihat bagaimana prosesnya akan berjalan nanti. Melalui tahapan evaluasi dari setiap program yang dijalankan, sehingga dapat terarah sesuai kesepakatan tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

“Nanti kita tinggal nilai saja sama-sama bagaimana hasilnya. Apakah alasannya bisa diterima publik atau tidak. Tetapi yang jelas sekarang kita maksimalkan dan ingatkan. Kita akan evaluasi terus dalam perjalanannya di 2022 nanti,” ucapnya.

Baca Juga: DPRD Jabar Minta TAPD Tidak Asal Klaim Anggaran OPD

Terkait program-program tersebut, Hadi menjelaskan mayoritas bertujuan meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Contohnya kata dia, alokasi anggaran yang cukup besar dari APBD 2022 dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Tujuannya agar masyarakat tidak mampu dapat menerima manfaat pelayanan kesehatan secara merata, kendati tidak sanggup memenuhi iuran BPJS yang sudah ditetapkan.

“Pertama, dalam program reformasi sistem kesehatan. Ada sistem pembiayaan kesehatan, dimana ada alokasi anggaran besar hingga ratusan miliar untuk PBI. Dengan sistem yang sekarang itu, orang yang tidak mampu dan layak menerima bantuan akan dibiayai oleh APBD provinsi dan kota atau kabupaten. Dengan demikian nanti kedepan, jumlah masyarakat penerima program ini bertambah dan dijamin biaya kesehatannya. Sehingga tidak lagi membebani mereka yang tidak mampu. Sehingga ketika sakit, bisa langsung dirawat. Sebelumnya banyak keluhan, karena tidak mampu bayar BPJS Kesehatan akhirnya ditolak ditangani. Ini yang coba diselesaikan dari program tersebut pada 2022 nanti,” jelasnya.*** (Yuliantono)