Proyek DAK di Cirebon Dikontrakkan, Kadisdik Tak Berkutik

INILAHKORAN, Cirebon - Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 di Kabupaten Cirebon yang bersumber dari APBN, tidak kondusif. 

Pasalnya santer terdengar kabar, DAK yang harusnya dikerjakan secara swakelola, diduga malah banyak yang dikontraktualkan.

Sumber-sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, ada oknum Disdik Kabupaten Cirebon mengondisikan dengan beberapa rekanan. Artinya, pekerjaan tersebut tidak di swakelola dan dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kadisdik Kabupaten Cirebon, Ronianto mengakui, pihaknya memang mendengar isu isu seperti itu. Dirinyapun mengaku sudah mengkonfrontir oknum Disdik yang diduga mengkoordinir proyek tersebut, sampai dikontraktualkan.

"Saya sudah coba tegur berkali kali. Kalau mau ngeyel, ya silahkan saja itu tanggung jawab dia," ungkapnya, Rabu 7 September 2022.

Ronianto menyebutkan, harusnya dengan keluarnya surat edaran tanggal 16 Agustus 2022, semua kepala sekolah penerima DAK fisik, maupun jajaran Disdik Kabupaten Cirebon, paham. Karena isi edaran tersebut salah satunya melarang pihak sekolah mengkontraktualkan alias dikerjakan secara swakelola.

"Surat edaran itu juga melarang semua kepala sekolah penerima DAK fisik untuk menolak arahan orang atau lembaga yang mengatasnamakan dinas. Apa kurang paham ya, sehingga ada oknum anak buah saya yang ngeyel," jelasnya.

Roni mengaku tidak akan bertanggung jawab, manakala dikemudian hari masalah tersebut masuk ke ranah hukum. Sebagai Kadisdik, dirinya sudah memerintahkan semua bawahannya untuk melaksanakan proyek DAK sesuai Juklak dan Juknis yang berlaku.

Sementara itu, Kabid SD Disdik Kabupaten Cirebon, Heri Purnama mengatakan hal yang sama. Dia mengaku, memang mendengar isu santer yang menyebutkan ada oknum anak buahnya yang diduga mengondisikan proyek DAK. Namun dirinya dan Kadisdik sudah beberapa kali menegur terkait masalah itu.

"Saya memang PPK-nya mas. Tapi kalau ada masalah saya tidak terlibat karena saya bekerja sesuai aturan. Saya ikut arahan Kadisdik. Biarkan saja, kepala sekolah masing-masing yang bertanggung jawab," ucapnya.

Dirinya menambahkan, memang sudah ada lima pengusaha baja ringan yang datang kepadanya. Namun, mereka dikembalikan ke kepala sekolah masing-masing. Hal itu karena, memang Disdik seharusnya tidak terlibat urusan apapun terkait masalah proyek DAK.

"Untuk baja ringan sendiri standarnya harus jelas, kualitas bagus sesuai SNI dan punya garansi 10 tahun. Intinya, semua harus swakelola, dan kalau ada bukti kontraktual, laporkan sama saya," tukasnya.

Seperti diketahui DAK tahun anggaran 2022 ini, untuk rehab kelas dan perbaikan ruang perpustakaan. Dana nantinya dikucurkan langsung ke pihak sekolah karena merupakan swakelola. Sementara ada 28 sekolah SD penerima DAK fisik yang nilainya tidak sama. Namun total anggarannya mencapai Rp10 milyar.  (maman suharman)