Ratusan Massa FKUIB Tolak Kenaikan BBM, Padati Gedung DPRD Kota Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB) menggelar aksi demonstrasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu  7 September 2022 pagi.

Ratusan massa FKUIB membawa sepanduk penolakan kenaikan BBM hingga membagikan pernyataan sikap kepada pengendara yang melintas di Jalan Pemuda.

Salah satu orator, Sutono memaparkan, sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BB sebagaimana telah diumumkan oleh presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022, maka FKUIB menyatakan sikap, pertama menolak dengan tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin berat akibat pandemi Covid-19, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan mahalnya biaya pendidikan serta kesehatan.

Baca Juga : Bima dan Anindya Bakrie Bahas Peluang Kerjasama Transportasi Ramah Lingkungan  

"Kebijakan dzolim ini dipastikan akan menimbulkan efek domino bagi rakyat seperti meningkatkan angka pengangguran akibat PHK dan meningkatkan angka kemiskinan. Kedua kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat banyak, mengingat harga BBM dinaikkan justru di saat Harga Minyak Dunia sedang turun," ungkap Sutono kepada wartawan.

Sutono memaparkan, pihaknya menuntut Pemerintah melakukan penghematan pada Anggaran Belanja Negara dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara yang belum mendesak dilakukan bukan dengan menaikan harga BBM yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil.

 Keempat, menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor Migas serta melakukan penyehatan BUMN-BUMN strategis khususnya PT. Pertamina, agar tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh para pejabat korup maupun partai politik dan oligarki.

Baca Juga : Pemkot-DPRD Kota Bogor Sepakati Perda Penyelenggaraan Perizinan

"Kelima kami menuntut pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat termasuk di dalamnya masalah BBM diserahkan kepada swasta bahkan asing melalui mekasime pasar bebas," paparnya.