Aldera Curigai Proyek DAK Rp27 Miliar Ada Pengondisian, Ini Kata Dinas PUTR Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Cirebon, mencurigai sudah ada dugaan pengondisian pada proyek DAK tahun 2024 dari Kementerian PUPR. Dugaan pengondisian tersebut, terkait rekanan mana saja yang akan memenangkan lelang Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.

Aldera menduga, proyek DAK senilai Rp27 miliar yang diberikan kepada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon sudah dikondisikan. Meskipun pada perjalannya, sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan, namun kecurigaan itu wajar, mengingat hal tersebut bukan rahasia umum lagi.

Demikian dikatakan Ketua Aldera Cirebon Warcono Semaun, Minggu 28 Januari 2024. Kecurigaan tersebut akunya, berdasarkan beberapa bukti, bahwa hampir sebagian besar semua lelang proyek DAK di Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, diduga pemenangnya sudah dikondisikan dinas itu sendiri.

Baca Juga : Polisi Tertibkan Aksi Premanisme di Jalur Wisata Garut

"Ini sudah berlangsung lama, dan setiap tahun juga begini. Lelang hanya formalitas, karena calon pemenangnya sudah ada. Makanya, kami juga mencurigai, untuk proyek DAK dari Kementerian PU, sebetulnya calon pemenang diduga sudah terkondisikan," aku Warcono.

Warcono menyayangkan, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan manajemen dari dalam DPUTR Kabupaten Cirebon. Meskipun lelang dilakukan terbuka secara elektronik, namun dugaan pengondisian terus berlangsung. Alhasil, ada indikasi KKN yang terus menerus dilakukan tanpa ada yang bisa mencegah sama sekali

"Mungkin kalau terkena OTT KPK baru bisa terbongkar. Padahal dari beberapa contoh kasus di daerah lain, sebagian besar OTT KPK terjadi di DPUTR. Tapi disini aman-aman saja tuh," ungkapnya.

Baca Juga : 1.090 Warga Binaan Lapas Karawang Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilu

Untuk itu, Warcono meminta KPK untuk memberikan pengawasan melekat terkait proses lelang serta pembagian paket-paket pekerjaan yang ada di DPUTR Kabupaten Cirebon. Dia khawatir, kalau dugaan pengondisian terus menerus dibiarkan, akan berdampak buruk kepada kualitas infrastruktur termasuk kualitas proyek-proyek jalan.