Lantik Adi Gemawan Jadi Kepala BPKP Jabar, Bey Machmudin Harap Sinergitas Kian Baik

Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin berharap, seiring dengan dilantiknya Adi Gemawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dapat membuat sinergitas kian baik.

Lantik Adi Gemawan Jadi Kepala BPKP Jabar, Bey Machmudin Harap Sinergitas Kian Baik
Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin berharap, seiring dengan dilantiknya Adi Gemawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dapat membuat sinergitas kian baik./Yuliantono

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin berharap, seiring dengan dilantiknya Adi Gemawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dapat membuat sinergitas kian baik.

Bey Machmudin mengatakan, kerjasama baik yang telah terbangun selama ini, dapat semakin paripurna seiring dengan dikukuhkannya Adi Gemawan sebagai Kepala BPKP Jabar.

"Kita ucapkan selamat dan tentunya kita bersinergi, karena sudah baik selama ini. Kita tingkatkan lagi kerjasamanya untuk mengawal pembangunan di Jawa Barat ini. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bey Machmudin usai pelantikan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 6 Mei 2024.

Baca Juga : Buka Festival Permainan dan Olahraga Tradisional Jabar 2024, Herman: Asah Intuisi Anak

Dia melanjutkan, BPKP diharapkan tidak hanya berfokus pada keuangan semata. Melainkan juga dapat ambil bagian pada pembenahan tata kelola Pemprov Jabar dan kota/kabupaten, serta perbaikan kinerja pemerintah.

"Pertama tugas BPKP adalah internal di pemerintah. Tidak hanya keuangan tetapi tata kelola pemerintahan, kinerja, juga rencana pembangunan Pemprov dan kabupaten/kota seluruh Jawa Barat," ucapnya.

Sementara Adi Gemawan mengatakan, BPKP Jabar akan segera mengakselerasi pekerjaan mereka, yang tentunya akan diselaraskan terlebih dahulu dengan Pemprov, supaya program prioritas pembangunan dapat terlaksana maksimal.

Baca Juga : Bey Machmudin Upayakan Siswa Kurang Mampu di Sekolah Swasta Ditanggung Pemerintah

"Salah satunya BUMD yang perlu dikawal, tata kelola supaya baik. Walaupun sudah WTP masih ada perbaikan, terutama di perencanaan pembangunan. Itu kita sama-sama benahi," tandasnya. (Yuliantono)***


Editor : JakaPermana