Pusjar SKTAN LAN Soroti Kasus Korupsi Berdasarkan Penyalahgunaan Kekuasaan ASN

INILAHKORAN, Jatinangor - Hasil jajak pendapat yang dikelola Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SKTAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menempati posisi tertinggi dalam persepsi publik sebagai nilai yang harus menjadi jantung etika ASN. 

Jajak pendapat dilakukan Pusjar SKTAN LAN selama periode 1–21 September 2025. Survei melibatkan sebanyak 811 responden lintas kelompok usia, pekerjaan, dan pendidikan yang berasal dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk memotret persepsi publik terhadap nilai dasar, kompetensi kepemimpinan, serta pandangan masyarakat tentang integritas aparatur sipil negara.

Terkait isu korupsi, publik menilai politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan (44,27%) serta lemahnya penegakan hukum (19,48%) merupakan penyebab utama korupsi di Indonesia. Sebagian besar responden juga menginginkan hukuman berat seperti penyitaan aset, hukuman mati, dan larangan seumur hidup menjadi pejabat publik bagi pelaku korupsi.

Kepala Pusjar SKTAN LAN Riyadi menyampaikan, hasil survei itu menggambarkan arah moral dan ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan berintegritas.

“Menariknya, hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan ASN ternyata sejalan. Keduanya menempatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai nilai tertinggi. Artinya, apa yang diyakini publik juga telah menjadi komitmen dalam tubuh birokrasi,” ujar Riyadi, 15 Oktober 2025.

Menurutnya, pandangan ASN yang muncul dari berbagai latar belakang profesi dan instansi juga memiliki dasar yang kuat.
 
“Pendapat ASN bukanlah persepsi yang mengawang, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Mereka menilai diri dan institusinya dengan jujur, dan itu menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Riyadi menyoroti meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan perampasan aset hasil korupsi sebagai bentuk hukuman yang dianggap adil dan memberikan efek jera.

“Publik semakin tegas dalam menolak korupsi. Dukungan terhadap perampasan aset hasil korupsi menunjukkan kesadaran moral kolektif bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan lewat hukuman penjara, tetapi juga dengan mengembalikan hak rakyat yang telah dirampas,” tegas Riyadi.

Sementara itu, Analis Kebijakan Pusjar SKTAN LAN Guruh Muamar Khadafi yang memimpin pelaksanaan jajak pendapat ini, menekankan bahwa temuan ini merefleksikan hubungan yang erat antara birokrasi dan kepercayaan publik.

“Data ini adalah cermin dari harapan publik terhadap wajah baru ASN. Masyarakat ingin birokrasi yang bukan hanya cakap bekerja, tetapi juga bermartabat secara moral. Integritas kini dipandang bukan sekadar nilai, tetapi sebagai syarat eksistensi ASN,” ujar Guruh.

Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi ke depan tidak dapat berhenti pada level prosedur.

“Temuan ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi ke depan tidak bisa berhenti pada perbaikan sistem dan prosedur. Ia harus menembus lapisan budaya, cara berpikir, dan nilai-nilai yang dihidupi ASN sehari-hari,” jelasnya.

Menurut Guruh, hasil jajak pendapat ini sekaligus menjadi pijakan penting bagi LAN dalam merancang kebijakan pengembangan ASN yang lebih holistik.

“Bagi LAN, hasil ini menjadi pijakan dalam merancang kebijakan pembinaan ASN yang berbasis pada nilai. Fokusnya bukan hanya mencetak aparatur yang kompeten, tetapi juga pemimpin yang berani bersih dan memimpin dengan teladan,” tutupnya.

LAN berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap persepsi publik terhadap ASN sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang semakin terpercaya, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas.