Rapor Merah untuk Pemerintah

INILAH, Bandung- Seratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (26/10) pagi WIB. Mereka memberi rapor merah atas kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Para mahasiswa tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat, itu menilai sederet tuntutan yang selama ini disuarakan belum berbanding lurus dengan penyelesaian konkret di lapangan.Aksi ini bukan sekadar penanda dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, melainkan juga bentuk gugatan mahasiswa terhadap arah kebijakan dan kinerja pemerintah yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan mendasar.

Bagi mereka, dua tahun pemerintahan seharusnya menjadi waktu yang cukup untuk mengevaluasi janji, mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, bagi mahasiswa, evaluasi tersebut tidak boleh berhenti pada laporan keberhasilan maupun narasi pencapaian pemerintah. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan negara benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat, Sanditya Saputra, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya telah dilakukan mahasiswa.

Ia menilai, berbagai tuntutan yang disampaikan belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

"Jadi agenda kita hari ini memang untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran gitu. Kalau sebelumnya kita menuju dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalau hari ini memang udah dua tahun, kemarin di tanggal 20. Jadi kita bakal terus melaksanakan aksi sampai pemerintah mengevaluasi pemerintahannya," kata Sanditya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa bagi mahasiswa, persoalan utama bukan semata-mata usia pemerintahan, melainkan belum adanya perubahan yang dinilai memadai atas persoalan yang terus mereka suarakan.

Keberlanjutan aksi menjadi sinyal bahwa mahasiswa belum melihat evaluasi pemerintah sebagai proses yang menghasilkan jawaban memuaskan bagi tuntutan publik.

Menurut Sanditya, persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa tidak terbatas di Jawa Barat, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

BEM SI Kerakyatan Jabar pun menyatakan akan terus mengawal dan menyuarakan kritik selama pemerintah belum menunjukkan evaluasi kinerja yang dinilai mampu menjawab persoalan masyarakat.

Delapan Isu Sebagai dasar evaluasi, BEM SI Kerakyatan Jabar menyusun kajian yang merangkum delapan persoalan nasional dalam sebuah buku berjudul The Incompetent Rules. Kajian tersebut menjadi pijakan mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah sekaligus mempertanyakan kapasitas penyelenggara negara dalam merespons persoalan publik.

Delapan isu yang disorot mencakup pendidikan, sosial, ekonomi, agraria dan tata ruang, hukum dan hak asasi manusia (HAM), Asta Cita, tata kelola pemerintahan, serta kesehatan.

Ragam persoalan tersebut menunjukkan luasnya bidang yang menjadi perhatian mahasiswa. Pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, persoalan agraria, penegakan hukum dan HAM, serta tata kelola pemerintahan menyangkut keadilan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas kekuasaan.

Adapun pelaksanaan Asta Cita sebagai agenda pemerintahan turut menjadi sorotan, terutama dalam konteks sejauh mana visi dan program yang dijanjikan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bagi mahasiswa, delapan isu tersebut tidak cukup dijawab melalui pernyataan normatif atau publikasi capaian program. Pemerintah perlu menunjukkan langkah yang terukur, hasil yang dapat diuji, serta kesediaan memperbaiki kebijakan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sanditya mengatakan, seluruh persoalan tersebut telah dirangkum dalam kajian yang akan menjadi bahan kritik dan pengawalan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami juga memberikan satu buah judul dalam buku tersebut itu 'The Incompetent Rules' bahwasanya penguasa hari ini itu tidak berkompeten, pemerintahan hari ini tidak berkompeten gitu. Jadi kita dari temen-temen BEM SI sudah merangkum dalam satu buku dan itu yang bakal menjadi bahan kita selama pemerintahan belum mengevaluasi kinerjanya," ujarnya.

Judul The Incompetent Rules menjadi bentuk kritik tajam mahasiswa terhadap kompetensi pemerintah dalam mengelola negara.

Kritik tersebut sekaligus menantang pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan penyelesaian nyata atas persoalan masyarakat.

Meski demikian, penilaian mengenai kompetensi pemerintah perlu diuji melalui capaian, indikator kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Karena itu, kajian yang disusun mahasiswa menjadi penting sebagai bahan evaluasi publik, terutama jika dilengkapi data dan analisis yang dapat mengukur kesenjangan antara target pemerintah dan kondisi di lapangan.

(yuliantono/ cesar yudistira/bsf)