Ratusan Pemilik dan Sopir Angkot Ontrog Balai Kota, Tuntut Kejelasan Program Transportasi Kota Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Ratusan sopir dan pemilik angkutan kota (angkot) melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor, Jalan Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah pada Kamis 23 Oktober 2025. Massa dari berbagai trayek angkot di Kota Bogor itu menuntut kejelasan sejumlah program transportasi yang dijalankan Pemkot Bogor.

Salah satu pemilik angkot, Mulyadi Joy mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Pemkot yang dinilai tidak berpihak kepada para pengemudi dan pemilik angkot. Dirinya telah mengikuti program reduksi angkot secara mandiri justru tidak mendapatkan apresiasi dari Pemkot Bogor.

"demo hari ini tuntutannya tidak mengada-ada. Kami sudah berkorban dengan melakukan reduksi dua jadi satu atas kesadaran sendiri. Harusnya kami yang sudah direduksi diberi kesempatan beroperasi seperti biasa, tapi kenyataannya tetap disamakan dengan yang belum direduksi," tegas Mulyadi.

Mulyadi menegaskan, rencana pemerintah yang akan menghapuskan angkot dengan tahun produksi di bawah 2000 pada akhir 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak sosial yang besar.

"Kalau itu terjadi, ribuan angkot akan berhenti beroperasi dan para sopir serta pemilik kehilangan mata pencaharian. Ini bisa menambah angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor," tegasnya.

Mulyadi berharap Pemkot Bogor, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), bisa lebih bijak dalam menegakkan aturan di lapangan.

"Kami berharap tidak ada lagi operasi yang sewenang-wenang. Jangan sampai mobil ditahan seenaknya, di mana rasa kemanusiaannya? Aturan seharusnya bisa dijalankan dengan kebijakan, bukan malah menyusahkan rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KKSU 09, Rushamudra, mengatakan aksi ini diikuti sekitar 500 orang dari 25 trayek yang memutuskan mogok beroperasi selama aksi berlangsung.

"Kami masih mencintai Kota Bogor, jadi aksi ini kami batasi. Tapi kalau jawaban Pemkot tidak memuaskan, kami akan gelar aksi lebih besar," ungkap Rushamudra.

Ia menjelaskan, bahwa para sopir dan pemilik angkot menuntut tiga hal utama, yakni agar program peremajaan angkot dibuka kembali, operasi lapangan yang dilakukan Dishub dihentikan, serta perpanjangan batas usia kendaraan diperjuangkan.

"Kami sudah mendukung program pemerintah, kami ikut reduksi dan jalankan sistem SIP. Tapi kenapa peremajaan justru disetop? Harusnya dibuka kembali dengan ketentuan mobil baru, misalnya tahun 2017–2018, supaya kami bisa tetap beroperasi," jelas Rushamudra.

Rushamudra menerangkan, para pendemo sebelumnya telah bertemu dengan Wakil Wali Kota, Sekda dan Kepala Dishub Kota Bogor, namun hasil pembahasan belum memuaskan.

"Kami akan tetap menunggu Wali Kota di sini sampai ada jawaban langsung dari beliau," pungkasnya.

Peserta unjuk rasa juga menyoroti kinerja Kepala Dishub Kota Bogor yang dinilai tidak akomodatif terhadap aspirasi para sopir dan pemilik angkot. Beberapa peserta aksi bahkan menyerukan agar kepala dinas dicopot dari jabatannya.***