Redam Banjir Komplek Sukup, Pemkot Bandung Siapkan Hidro Chamber

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan langkah konkret mengatasi banjir yang kerap melanda Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung.

Redam Banjir Komplek Sukup, Pemkot Bandung Siapkan Hidro Chamber
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan langkah konkret mengatasi banjir yang kerap melanda Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung./INILAHKORAN-Yogo Triastopo

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan langkah konkret mengatasi banjir yang kerap melanda Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung. Salah satu solusi utama, adalah pemasangan hidro chamber rumah pompa berukuran sekitar 10 x 10 meter yang berfungsi menyalurkan limpasan air dari Sungai Cicalobak ke Sungai Cipanjalu.

Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati menjelaskan, hidro chamber dirancang untuk efisiensi tinggi tanpa memerlukan konstruksi besar. Pompa ditempatkan di bagian bawah, sehingga mampu mengatasi luapan air dan mencegah genangan di permukiman.

"Secara fungsi, hidro chamber ini adalah rumah pompa yang tidak memerlukan konstruksi besar seperti rumah pompa konvensional. Pompa akan ditempatkan di bagian bawah untuk memompa air dari saluran yang meluap agar tidak menggenangi kawasan permukiman," kata Dini Dianawati, Selasa 27 Januari 2026.

Monitoring yang dilakukan menyoroti titik-titik rawan banjir, khususnya pertemuan aliran Sungai Cicalobak dan Cipanjalu. Hasil pantauan menunjukkan, banjir di kawasan itu disebabkan tingginya debit air kiriman dari hulu serta kondisi sungai yang dangkal dan belum tertata optimal.

Warga setempat menambahkan, genangan sering terjadi karena pertemuan dua arus sungai dengan debit besar. Terutama di bawah jembatan yang dangkal. Sebagai langkah tambahan, warga mengusulkan pendalaman dan pelurusan sungai serta pembangunan tanggul agar aliran air tidak saling berbenturan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas kewenangan termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Untuk beberapa usulan, seperti sodetan sungai dan pembangunan tanggul skala besar. Itu membutuhkan rekomendasi teknis dan perizinan dari BBWS dan koordinasi dengan provinsi serta pemerintah pusat. Proses administrasinya memang tidak singkat," kata Farhan.

Meski demikian, pemerintah kota tetap memprioritaskan solusi teknis yang bisa langsung diterapkan seperti pengadaan pintu air dan optimalisasi pompa yang sudah ada. Ia menargetkan, realisasi teknis dapat dimulai setelah Lebaran 2026 dengan desain sekitar satu bulan lalu dilanjutkan pelaksanaan.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko banjir yang selama ini terjadi hampir setiap tahun," ucapnya.***


Editor : JakaPermana