Investasi di Kabupaten Cirebon Besar-besaran, Eh... Potensi Pajak MBLB Menghilang

INILAHKORAN, Cirebon - Investasi besar-besaran di Kabupaten Cirebon berupa pembukaan beberapa kawasan industri disambut baik banyak pihak. Namun, potensi kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) itu sampai sekarang tidak signifkan.

Dikhawatirkan, meskipun investasi besar-besaran namun justru tidak membawa dampak apapun untuk bisa mendongkrak potensi pajak MBLB. Demikian dikatakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno, Minggu 24 Oktober 2021.

Cakra Suseno menjelaskan, rasa khawatir komisi II terkait tidak akan terdongkraknya potensi pajak MBLB sangat beralasan. Pasalnya, hingga sekarang pun pajak MBLM masih berkisar Rp12 miliar.

Baca Juga: Cirebon Dibidik Investor

Itu pun hampir 80 persennya dari pajak Indocement. Sementara, investasi berupa pembukaan puluhan hektare kawasan industri di wilayah timur Cirebon, seharusnya bisa menambah potensi pajak khususnya MBLB.

"Kan sudah jelas, dengan dibukanya kawasan industri di sana pasti memerlukan urugan. Baik itu batuan, tanah merah, pasir atau pun yang sifatnya masuk ke potensi pajak MBLB. Tapi dari tahun tahun kemarin tidak ada kenaikan sama sekali. Angkanya masih didominasi dari MBLB Indocement," kata Cakra Suseno.

Cakra Suseno mengaku, pihaknya sama sekali tidak alergi dengan adanya investasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Malahan, justru merupakan hal yang sangat baik untuk bisa mendongkrak perekonomian yang ada. Namun seharusnya, pihak investor juga tidak mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan. Saat investasi dilakukan pengurugan, harusnya sudah dilaporkan ke Pemkab Cirebon, berapa potensi pajak MBLB yang harus dibayarkan.

Baca Juga: Apindo Jabar: Calon Investor Potensial Segera Tanamkan Modal di Cirebon

"Namanya investasi, pasti ada urugan dong. Di sinilah potensi pajak harusnya diawasi ketat oleh Bappenda selaku dinas yang bertanggung jawab bisa mendongkrak potensi pajak. Kenyataannya pengawasan sangat longgar. Akhirnya potensi pajak MBLB tidak tahu berapa," jelas Cakra Suseno.

Cakra Suseno mengaku malu dengan wilayah sekitar seperti Kabupaten Kuningan, yang sudah ketat mengawasi potensi pajak MBLB. Dari segi tonase pengangkutan saja, mereka sudah meratakan tonase pada bak truk pengangkutan. Dengan begitu, sudah dipastikan berapa kubik yang diambil dan kandungan apa yang dibawa truk pengangkut tersebut. Artinya, Kabupaten Kuningan investornya lebih taat untuk membayar pajak MBLB.

"Kalau di Kabupaten Cirebon sebaliknya. Tonasenya kadang melebihi kondisi bak truk pengangkut. Indeks kendaraannya juga pakai mobil kecil yang artinya memakai kendaraan lokal. Kalau di sini pakainya indeks kendaraan besar, dan truknya juga didomonasi kendaraan luar. Jadi kita tidak bisa mengambil pajak dari kendaraan juga. Ini kan kerugian besar," ungkapnya.

Baca Juga: Inovasi Kolaborasi BJB Antarkan Kabupaten Cirebon Menuju Smart City

Cakra Suseno juga melihat banyaknya kerugian infrastruktur dari lemahnya pengawasan pajak MBLB. Khusus untuk kendaraan index besar, harusnya sudah dilarang mengangkut material galian. Sesuai Perda, truk pengangkut galian harus memakai indeks 4,5. Namun saat ini, banyak tronton yang secara terang-terangan mengangkut material galian untuk perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan investasi di Kabupaten Cirebon.

"Ingat loh masalah tonase. Jalan Kabupaten itu banyak yang tidak boleh dilalui tronton, apalagi ini mengangkut material galian. Jalan cepat rusak, dan kita juga yang harus memperbaiki. Sementara mereka seenaknya saja melakukan investasi tanpa memikirkan kerusakan sekitar. Jadi nantinya, perusahaan banyak berdiri, tapi kerusakan lingkungan juga dialami Kabupaten Cirebon," terang Cakra Suseno.

Baca Juga: Agar Turun ke PPKM Level 2, Kabupaten Cirebon Butuh Percepatan Vaksinasi

Cakra Suseno menambahkan, pihaknya meminta ketegasan Pemkab Cirebon dalam menegakan aturan. Disamping itu, dia juga berharap ada kepedulian investor untuk sama-sama menjaga lingkungan yang ada. Jangan sampai, nanti Kabupaten Cirebon menjadi pusat industri tapi mengalami kerusakan lingkungan yang sulit untuk diperbaiki, akibat investasi.

"Kalau aturan dipakai dengan benar, semua akan merasakan manfaatnya. Kita ingin Kabupaten Cirebon pesat dalam investasi. Tapi. jangan sampai lingkungan juga rusak. Nanti, siapa yang akan bertanggung jawab?" tukasnya.***(maman suharman)