Verifikasi dan Validasi Warga Miskin Kabupaten Cirebon Tunggu Anggaran

INILAHKORAN, Cirebon - Proses verifikasi dan validasi data warga miskin Kabupaten Cirebon belum dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.

Rencananya, Dinsos akan turun langsung ke desa-desa setelah ada anggaran biaya proses tersebut untuk petugas Puskesos se-Kabupaten Cirebon.

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Cirebon Gunarsa menyampaikan, penyusunan konsep verifikasi dan validasi sudah selesai dilakukan secara maraton. Menurutnya, verifikasi dan validasi yang akan dilakukan untuk memastikan keberadaan penerima bansos secara langsung di lapangan.

"Sebab dulu hanya musdes, sekarang kita harus terjun langsung ke bawah," ujar Gunarsa, Selasa 2 November 2021.

Baca Juga: Miris! 70 Persen dari Total Jumlah Penduduk di Kabupaten Cirebon Berstatus Warga Miskin

Namun diakui Gunarsa, saat ini pihaknya belum turun langsung melakukan verifikasi dan validasi mengingat belum tersedianya anggaran untuk seluruh Puskesos dan biaya lainnya. Sebab, bagaimana pun proses tersebut memang membutuhkan anggaran.

"Untuk membuktikan verifikasi dan validasinya belum, ini kan minta di anggaran (Pemda) buat biaya Puskesos se-kabupaten Cirebon," kata Gunarsa.

Dia menerangkan, anggaran untuk verval yang akan diajukan pada tahun 2022 nanti nilainya lebih dari Rp1 miliar. Dari nilai anggaran yang bakal diajukan tersebut, harus melalui tahap persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terlebih dahulu. Rencananya, Dinsos akan menyampaikan kebutuhan anggaran verifikasi dan validasi di DPRD besok.

"Besok deal kebutuhan anggarannya di hantaran DPRD," ucapnya.

Baca Juga: Waspada! Tiga Potensi Bencana Ini Mengancam Warga Kabupaten Cirebon

Untuk honor Puskesos saja, sambung Gunarsa, membutuhkan anggaran sebesar Rp424 juta. Dengan rincian, honor Puskesos Rp1 juta untuk empat orang Puskesos per desa. Sehingga, anggaran untuk Puskesos se-Kabupaten Cirebon dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 424 dibutuhkan anggaran sebesar Rp424 juta.

"Itu honor Puskesosnya saja. Tapi riilnya besok pak Kadis yang menyampaikan di hantaran DPRD," paparnya.

Gunarsa menambahkan, setelah Kabupaten Cirebon heboh dengan penetapan warga miskin sebanyak 1,6 juta jiwa atau 71 persen oleh Kemensos, pihaknya sudah menjelaskan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan kebenaran rilis Kemensos tersebut.

Baca Juga: Diduga Hina Profesi Jurnalis, PWI Cirebon Laporkan Oknum Pejabat BBWS ke Polisi

Dia menyebut, jumlah warga miskin sebanyak 71 persen tersebut mengakomodir Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama dan program-program bansos di luar DTKS.

"Sudah dijelaskan bahwa jumlah 1,6 juta jiwa itu mengakomodir DTKS lama ditambah hasil verifikasi dan validasi yang tidak seberapa dan ditambah lagi program bansos-bansos yang di luar DTKS. Penerima bansos kan bukan dari Kemensos saja, ada dari desa dan lannya," tukasnya.***(maman suharman)