Sekitar 374 Ribu Bidang Tanah di Kabupaten Cirebon Belum Bersertifikat

INILAHKORAN, Cirebon - Sekitar 374 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon hingga kini belum bersertifikat. Itu menjadi PR besar BPN Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, 374 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang belum bersertifikat itu sama dengan sekitar 45 persen dari luas wilayah Kabupaten Cirebon sekitar 1.070 kilometer persegi.

Untuk keperluan itu, pihaknya mendukung penuh pencanangan eksternal zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada kantor BPN Kabupaten Cirebon. Hal itu agar 374 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang belum bersertifikat itu bisa terselesaikan.

Baca Juga: Akhirnya Ratusan Warga Cidadap Terima Sertifikat Tanah Gratis

Usai pencanangan tersebut, dia berharap BPN Kabupaten Cirebon bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menerapkan perilaku antikorupsi di segala bidang.

"Sehingga nantinya akan tercapai predikat WBK dan WBBM. Ini karena zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM," kata Imron saat menghadiri acara zona integritas BPN Kabupaten Cirebon, Kamis 24 Februari 2022.

Dia menilai, membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, semua pihak harus mempunyai komitmen yang kuat, punya pola pikir dan budaya kerja yang sama. Ini akan membuat keberhasilan membangun zona integritas yang diinginkan.

Baca Juga: Sebanyak 250 Warga Srirahayu Terima Sertifikat Tanah Dari Program PTSL

Sementara itu, Plt Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon Amir Sofwan mengaku pihaknya sedang menginventarisir tanah-tanah di Kabupaten Cirebon. Tercatat, sudah ada sekitar 462.936 yang sudah bersertifikat. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat sekitar 374.396 bidang. Dirinya mengaku, memang ini adalah PR besar yang harus dikerjakan BPN.

"Tahun ini kami punya target mengejar PTSL. Dan untuk aset Pemda baru terdaptar 74 bidang saja. Saya minta Pemda memberikan informasi berapa asset pemda yang ada," papar Amir.

Dirinya menambahkan, dukungan peta pertanahan melalui pembayaran BPHTB sampai Januari tahun ini, sudah terkumpul sekitar Rp7 miliar. Artinya pelayanan pertanahan memang berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. (Maman Suharman)