INILAHKORAN, Cirebon - Santernya pemberitaan terkait kenaikan gas elipiji 3 kilogram yang merupakan gas elpiji bersubsidi, buru-buru ditepis pihak Hiswana Migas Cirebon.
Ketua Hiswana Migas Cirebon, Gunawan menyebutkan, kenaikan tersebut karena sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan harga. Disamping itu, sudah muncul SK bupati se Ciayumajakuning sejak bulan Juni, tentang persetujuan kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram.
"SK bupati itu isinya mengingat menimbang sejak tahun 2017 tidak pernah ada perubahan. Sementara tiap tahun UMP kan naik. Sedangkan Operasional costnya untuk agen rendah. Kemarin itu pajak penjualan konsumen sebesar 10 persen, dibebankan ke agen," ungkap Himawan melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis 3 Maret 2022.
Untuk itu, lanjutnya, sejak tahun 2017 pajak yang jumlahnya miliaran tersebut dibebankan ke agen. Namun kenaikan sekarang, bukan berarti pajak dibebankan ke masyarakat. Akhirnya, diputuskanlah per bulan maret ini ada kenaikan harga. Terkait kenapa pertamina tidak menaikan harga, Gunawan mengacu kepada kenaikan non subsidi Pertamina pada desember lalu yang naik Rp26 ribu per tabung, ukuran 12 kilogram.
"Kami-kami ini harus hidup mas. Dasar hukum kenaikan itu, ya tadi SK bupati dan Walikota se Ciayumajakuning. Ya akhirnya kita naikan kemarin karena pertamina juga menaikan harga tabung 12 kilo. Biar sama sama jalan saja semuanya," jelasnya.
Sedangkan kenapa baru Ciayumajakuning saja yang ada kenaikan, dia beralasan wilayah itu merupakan pilot project Hiswana Migas. Sedangkan daerah lainnya, dalam tahapan on proses. Lucunya, Gunawan justru mengakui kalau sampai
saat ini tidak ada kenaikan harga dari Pertamina untuk gas elpiji 3 kilogram.
"Tidak ada kenaikan dari pertamina, karena ini kan bersubsidi. Angkanya saya kurang paham berapa dari pertamina, karena harus melihat data terlebih dahulu," elaknya.
Ditanya kenapa naik harga saat pandemi, Gunawan malah menyebut tidak tahu kapan pandemi akan berlalu. Sementara kehidupan harus berjalan terus. Kalau Hiswana Migas tidak peka, seharusnya sejak SK bupati walikota ditandatangani sudah harus diberlakukan. Justru kalau per Maret kemarin kembali kanaikan harus diundur, sampai kapan agen dan pengusaha bisa bertahan.
"Kalau harga dilapangan ya pasti ada kenaikan sampai pembeli diatas HET dan itu masuk ke pembeli ya. Saya yakin sekarang dari pangkalan paling dijual sesuai HET. Kalau dalam kota saya yakin tidak akan berubah. Jadi jangan bicara harga yang berada di ujung gunung," ucapnya.
Gunawan menambahkan, terkait komentar dewan yang menyebutkan kenaikan harga sampai 20 persen, dirinya malah bertanya balik. Justru, kenapa tidak sejak awal dewan mempertanyakan masalah tersebut. Padahal mereka sudah tahu sejak dulu bahwa naiknya 20 persen.
"Kami bukan berarti melempar batu, tapi kalau dewan menanyakan kenapa sampai naiknya dua puluh persen, ya kita harus bedah lagi dong. Ini kan sudah delapan bulan lalu sejak keluar SK bupati dan walikota," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram di wilayah Ciayumajakuning, disesalkan anggota dewan. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, M. Ridwan menilai, kenaikan harga gas bersubsidi tersebut sangat tidak tepat. Masalahnya, saat ini situasi ekonomi masyarakat masih sangat sulit akibat pandemi.
Ridwan menjelaskan, gas elpiji 3 kilogram, saat ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ironisnya, kenapa sampai bisa terjadi kenaikan padahal gas elipiji 3 kilogram itu adalah bersubsidi. Jadi, tidak pantas kalau persoalan tersebut menghitung keuntungan dan kerugian. Ridwan juga mengaku kecewa, karena pihaknya sama sekali tidak pernah diajak untuk berkoordinasi terkait kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram ini.(maman suharman)***