Renie Rahayu Minta Pembentukan RKPD Tak Hanya Sebatas Rutinitas Administratif Saja

INILAHKORAN.ID - Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi mengatakan, rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD)  harus menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di Kabupaten Bandung 

"Ranwal  RKPD itu jangan hanya cuma rutinitas administratif saja, tetapi harus menjadi solusi kongkret untuk mengatasi  berbagai persoalan sosial di Kabupaten Bandung," kata Renie di Soreang, Jumat 23 Januari 2026.

Dikatakan Renie, banjir, sampah dan persoalan-persoalan sosial lainnya  masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang menunggu untuk diselesaikan.

Renie, menjelaskan RKPD merupakan intrumen penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan di daerah. Sehingga,  perencanaan RKPD 2027 harus lebih tajam dalam merespon dinamika global serta isu - isu lokal yang mendesak.

Oleh karena itu, lanjut Renie,  DPRD akan memastikan  setiap rupiah dalam RKPD 2027  bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sesuai konstitusi DPRD memiliki fungsi budgeting dan pengawasan  untuk memastikan setiap rupiah dalam RKPD 2027 manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Renie menjelaskan tiga poin utama yang harus jadi perhatian Pemkab Bandung, terutama saat menyusun dokumen RKPD 2027.

Ketiga poin itu, yakni peningkatakan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan,  jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi (drainase/pengelolaan limbah).  Kemudian mengakomodir  aspirasi masyarakat  terutama yang diserap saat reses  anggota DPRD Kabupaten Bandung.

"Aspirasi masyarakat itu harus diakomodir dalam program kerja di 12  Perangkat Daerah Pemkab Bandung," ujarnya.

Hal lainnya, mendorong sektor UMKM agar naik kelas melalui digitalisasi dan pembangunan  yang  memperhatikan kelestarian lingkungan.

 Renie juga mengatakan  Makan Bergizi Gratis (MBG) dan  Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan pilar strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Selain itu, program tersebut dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.

"Untuk itu, saya  berharap semua pihak mendorong dan ikut menyukseskan program pemerintah pusat itu," katanya.

Renie juga  mengapresiasi capaian indikator makro sosial ekonomi  di Kabupaten Bandung yang cukup signifikan.

Tetapi, ia mengimbau agar Pemkab Bandung tidak cepat berpuas diri, karena kita harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut terdistribusikan secara merata.

" Jangan cepat berpuas diri dengan  peningkatan capaian indikator makro sosial ekonomi tersebut, karena tantangan ke depan bagaimana kita harus menjaga inflasi agar terkendali agar daya beli masyarakat tidak tergerus," ujarnya.