Imbas Sengketa Pilkada 2024, Pemkab Bandung Barat Belum Masukan Program Bupati Terpilih dalam RKPD

INILAHKORAN, Ngamprah - Belum rampungnya sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berimbas pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemda tahun 2026.

Alhasil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tidak memasukan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail.

"Di pusat dan provinsi, kepala daerah terpilih sudah menyampaikan dan memasukan visi misi dan program ke dalam RKPD. Jabar Istimewa misalnya 9 programnya sudah masuk," kata Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir saat ditemui usai kegiatan Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Mason Pine Hotel, Kamis 19 Desember 2024.

Kendati demikian, kata Ade Zakir, untuk Bandung Barat visi misi dan program bupati terpilih belum pihaknya masukan lantaran KBB menjadi satu dari 11 kota/kabupaten yang bersengketa terkait hasil rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. 

"Kalau kita mungkin berbeda karena kondisi saat ini belum ada bupati terpilih (belum ditetapkan). Jadi nanti dalam proses pelaksanaannya, karena sampai dengan bulan Juni 2025 nanti visi dan misi janji politik dari bupati terpilih baru dimasukan," kata Ade.

Sampai sekarang, sambung Ade, belum ada transisi lantaran pihaknya masih menghargai proses sengketa yang tengah berlangsung.

"Ini selesai di bulan Juni 2025 karena ini untuk RKPD 2026. Sementara RKPD tahun 2025 kita targetkan rampung bulan Februari dan sekaligus kita lakukan revisi dengan RPJMD teknokratik," ucapnya.

Disinggung terkait adanya anggaran pendampingan, Ade mengaku belum mendapatkan arahan tersebut sampai saat ini.

Namun, dalam proses perjalanannya pihaknya tentu bakal menunggu hasil evaluasi dari pemerintah provinsi terkait dengan APBD KBB tahun 2025.

"Kalau kurang pasti kita harus siapkan. Tapi untuk sekarang belum dimasukkan," imbuhnya.***