Repot Polisi dari Polsek Pasirwangi
Bantahan itu datang silih berganti. Dari Polda Jawa Barat hingga Polres Garut. Semua berawal dari mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis. Apa soal ?
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Jakarta – Bantahan itu datang silih berganti. Dari Polda Jawa Barat hingga Polres Garut. Semua berawal dari mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis. Apa soal ?
Kepada Kantor Hukum Lokataru, di Jakarta, Minggu (31/3), Sulman Azis mengaku diarahkan Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi calon Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Dia pun mencurigai, pemutasiannya ke Mapolda Jabar adalah buntut dari peristiwa tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan Sulman. « Tidak benar informasi tersebut,” ujar Trunoyudo kepada CNNIndonesia.com.
Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.
“Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas,” katanya.
Kapolres Garut, AKNP Budi Satria Wiguna juga membantah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia mengatakan menyelenggarakan forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapapun,” kata dia.
Budi mengakui memang memerintahkan untuk melakukan pemetaan di masyarakat. Namun, pemetaan tersebut dilakukan untuk memetakan personel terkait pengamanan pemilu. “Untuk antisipasi konflik, kalau rawan kami akan backup,” kata dia.
Budi menduga Sulman membuat tudingan yang macam-macam karena sakit hati telah dimutasi. Padahal, ditambahkan Trunoyudo pada kesempatan lain, mutasi Sulman ke Polda Jabar, adalah mutasi biasa.
Sulman dimutasi ke fungsi Direktorat Lalu Lintas sebagai salah satu kepala unit di Polda Jabar sesuai Surat Telegram 499/II/Kep/2019 tentang mutasi rutin personel Polri. “Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya,” ucapnya.
Sulman membuat heboh lewat pengakuannya di Kantor Hukum Lokataru. Dia melaporkan dugaan pelanggaran kesatuannya. Sulman menbgaku diperintahkan atasannya untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01.
“Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, sudah bertugas di mana mana, baru tahun 2019 ini di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” kata Sulman.
Sulman pun mengakui telah dizalimi bahkan dia menyatakan bahwa dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolsek ke polda Jawa Barat karena pernah berfoto dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02.
“Saya merasa telah dizalimi. telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya dimutasikan dari Kapolsek ke Polda Jawa Barat dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU Kecamatan Pasirwangi, yang kebetulan beliau sebagai ketua panitia deklarasi Prabowo-Sandi, yang dilaksanakan pada 15 Februari,” pungkasnya.
Sulman menuturkan perintah diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi atau dikotakkan.
Menurut Sulman, dukungan untuk Jokowi dilakukan dengan menggiring publik untuk berpihak pada capres nomor urut 01. Dia menyebut tindakan itu dengan istilah penggalangan. Namun, Sulman mengaku tidak mengetahui mekanisme penggalangan yang dimaksud. “Saya tidak tahu seperti apa teknisnya, tapi saya pribadi tidak melakukan itu,” kata dia.
Dia mengatakan perintah itu bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh kapolsek di Garut yang berjumlah 22 orang.
Sulman mengatakan setelah mendapat perintah untuk menggalang suara, datang instruksi kedua. Instruksi itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Kali ini, kata dia, para kapolsek diperintah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, mengenai siapa saja yang memilih capres 01 dan 02.
“Agar para kapolsek melakukan pendataan bagi masing-masing kekuatan antara dua paslon, itu dilakukan setelah dilakukan penggalangan,” kata dia.
Editor : inilahkoran
