Ribuan Massa Gempar Dukung Program Prabowo, Minta MBG Terus Dievaluasi

INILAHKORAN.ID - Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pendukung Program Prabowo (Gempar) menggelar aksi di halaman Gedung Bupati Tasikmalaya, Senin (29/6/2026). 

Mereka menyuarakan dukungan terhadap berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama program makan bergizi gratis (MBG) sekaligus menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan dukungan agar berbagai program strategis pemerintah tetap berjalan dan menyerukan keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo untuk dua periode.

Koordinator Lapangan Aksi Yana Suryana mengatakan, pihaknya tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG, termasuk adanya dapur penyedia makanan yang bermasalah. Namun, menurutnya, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

"Program ini harus terus dikawal dan dijaga. Kalau ada dapur yang bermasalah memang harus dikritisi dan dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi," ujar Yana.

Aspirasi massa diterima langsung Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi. Dia menegaskan, Pemkab Tasikmalaya mendukung penuh program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut Asep, apabila ditemukan penyimpangan atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program, maka yang harus dibenahi adalah oknum pelaksana, bukan menghentikan programnya.

"Kalau ada kekurangan saya setuju dievaluasi. Apalagi kalau ada korupsi atau oknum yang menyimpang harus dibersihkan, bukan programnya yang diberhentikan," katanya.

Dia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas standar operasional prosedur (SOP) serta memperketat pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selain MBG, Asep menyebut sejumlah program pemerintah pusat lain juga mulai dirasakan manfaatnya di Kabupaten Tasikmalaya, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan, revitalisasi sekolah hingga Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya mendapat alokasi revitalisasi sekitar 90 hingga 100 unit bangunan sekolah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar, kata dia, akan diperbaiki atau ditutup sesuai ketentuan pemerintah pusat.

"Kami tetap mengawasi MBG. Kalau ada yang nakal wajib ditutup. SPPG di Kabupaten Tasikmalaya ada yang sudah memenuhi standar dan ada yang belum, sehingga harus direvisi dan diperbaiki," ujarnya.