Ribuan Sawit Tumbuh di Cirebon, Alarm Ekologi Berbunyi, Pemprov Jabar Turun Tangan

INILAHKORAN.ID – Temuan ribuan pohon kelapa sawit yang tumbuh di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, memantik kekhawatiran serius. Bukan semata soal tanaman, tetapi potensi ancaman ekologis di wilayah yang sejak awal tidak dirancang sebagai kawasan sawit.

Keberadaan sawit di lahan seluas sekitar lima hektare itu langsung menarik perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut telah memberi atensi khusus atas praktik penanaman sawit yang dinilai menyimpang dari kebijakan perkebunan daerah.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Gandjar Yudniarsa mengungkapkan, sinyal rencana penanaman sawit sebenarnya sudah terendus sejak awal tahun. Namun, pelakunya bukan masyarakat lokal.

"Pak gubernur sudah notice ada penanaman sawit di Cirebon. Memang kalau dilihat ke belakang, sekitar bulan Februari awal, kita dapat informasi dari beberapa kabupaten ada pihak yang ingin menanam sawit, tapi bukan masyarakat, melainkan PT KCSM," ujar Gandjar, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

Pemprov Jabar kata Gandjar, sejak awal telah bersikap tegas. Di Kabupaten Kuningan, langkah penanaman sawit oleh perusahaan yang sama bahkan dihentikan total oleh pemerintah daerah setempat.

"Untuk yang di Kabupaten Kuningan itu sudah langsung mengeluarkan kebijakan menghentikan PT itu untuk tidak melakukan penanaman sawit," ucapnya.

Tak berhenti di situ, pada Maret lalu Dinas Perkebunan Jawa Barat secara resmi mengeluarkan imbauan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Isinya jelas: rencana penanaman sawit harus dikaji secara mendalam.

"Di bulan Maret Disbun Jabar membuat imbauan ke kabupaten kota untuk mengkaji mendalam soal penanaman sawit. Kenapa? Karena sawit bukan komoditas unggulan di Jawa Barat," katanya.

Ia menegaskan, Jawa Barat telah menetapkan delapan komoditas perkebunan unggulan yang sesuai dengan karakter alam dan sejarah panjang budidaya daerah.

"Yang termasuk unggulan ada delapan, yaitu kopi, teh, tembakau, cengkeh, kakao, tebu, kelapa, dan karet. Sawit itu tidak termasuk komoditas unggulan di Jabar," ucapnya.

Penetapan komoditas unggulan tersebut, lanjut Gandjar, bukan tanpa dasar. Selain faktor ekologis, aspek historis dan sebaran tanaman menjadi pertimbangan utama.

"Pertimbangannya tentu kesesuaian kondisi alam di Jabar, termasuk jumlah populasi yang sudah tertanam. Teh, kopi, karet, yang delapan itu dari dulu sudah ada, makanya jadi unggulan," tuturnya.

Karena itu, Pemprov Jabar menekankan pentingnya kajian lingkungan sebelum aktivitas perkebunan dilakukan, terutama untuk komoditas non-unggulan seperti sawit.

"Di imbauan itu agar dilakukan pengkajian mendalam terkait kesesuaian dan dampak lingkungan. Karena untuk usaha perkebunan harus ada persetujuan lingkungan dan izin yang harus ditempuh," ucapnya.

Dalam kasus Cirebon, Pemprov Jabar mengaku kecolongan. Penanaman sawit diketahui setelah laporan muncul di lapangan, tanpa koordinasi lebih dulu dari dinas terkait di daerah.

"Yang Cirebon ini kita baru tahu karena dari dinas setempat tidak ada koordinasi mengenai ini. Makanya dalam dua hari terakhir kami cek lapangan, hari ini, untuk memastikan kondisinya seperti apa," ujarnya.

Hasil monitoring awal menunjukkan, lahan sawit tersebut bukan milik badan usaha, melainkan lahan perorangan yang bermitra dengan perusahaan.

"Sekilas laporan yang diterima, itu lahan milik perorangan, bukan badan usaha. Tapi bermitra dengan PT KCSM itu, lahannya punya pribadi masyarakat, bermitra dengan badan usaha ini," ungkapnya.

Adapun luas lahan penanaman mencapai sekitar lima hektare. Dari total tersebut, sebagian telah ditanami sawit dengan usia tanaman relatif muda.

"Luasnya kurang lebih lima hektare, tapi informasinya yang sudah tertanam sekitar tiga hektare dan dua hektare belum ditanami. Usianya baru tiga bulan penanamannya," terangnya.

Gubernur Dedi Mulyadi sambung dia, saat ini dikabarkan tengah menyiapkan surat edaran, mengenai sawit di Jabar.***