Rudy Susmanto Diskusi Publik JJB Bareng DPR-RI Membantu Pemkab Bogor Atasi Permasalahan Berat

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Sumanto mengapresiasi kegiatan diskusi publik bersama 9 Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, yang digelar oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) pada Rabu kemarin. 

Rudy Susmanto Diskusi Publik JJB Bareng DPR-RI Membantu Pemkab Bogor Atasi Permasalahan Berat
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Sumanto mengapresiasi kegiatan diskusi publik bersama 9 Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, yang digelar oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) pada Rabu kemarin. /Reza Zurifwan

INILAHKORAN, Bogor-Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Sumanto mengapresiasi kegiatan diskusi publik bersama 9 Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, yang digelar oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) pada Rabu kemarin. 

Ia pun memfasilitasi acara Diskusi publik bertema peran 8 Anggota DR-RI dari Dapil Kabupaten Bogor dalam Percepatan Pembangunan tersebut dilaksanakan di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor tersebut.


Menurut Rudy Susmanto Diskusi Publik kemarin dapat membantu masyarakat untuk mencarikan solusi persoalan berat atau rumit yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 


"Saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh JJB bersama Anggota DPR RI. Apalagi yang menjadi tamu atau peserta diskusi ialah tokoh masyarakat yang bisa langsung mencurahkan permasalahannya dengan Wakil Rakyat di tingkat pusat," ungkap Rudy Susmanto kepada wartawan, Kamis, 25 Januari 2024.


Rudy Susmanto yakin, para tokoh masyarakat atau ketua organisasi profesi dan lainnya dapat langsung meminta  solusi persoalan yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Bogor.


Terlebih, lanjut politisi Partai Gerinda tersebut, di Kabupaten Bogor, ada beberapa persoalan yang memang menjadi kewenangan DPR-RI dan sangat dikeluhkan masyarakat. 


"Salah satunya adalah Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Timur, dan saya mendengar Anggota DPR-RI yang hadir kemarin menandatangani dan mendukung tuntutan masyarakat, lalu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka morotarium secara parsial dan selanjutnya memekarkan Bogor Barat dari Kabupaten Bogor," tuturnya.


Ia menerangkan pemekaran wilayah CDOB Bogor Barat memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Apalagi sampai saat ini untuk pemekaran, menjadi terkendala karena moratoriumnya belum di cabut oleh Presiden Jokowi.


"Sebelumnya kami sudah ikut mendorong di daerah, nantinya di dorong lagi oleh DPR-RI agar segera bisa terwujud apa yang diinginkan masyarakat," terangnya.


Selain itu,  jalan khusus tambang Rumpin-Cigudeg-Parungpanjang juga menjadi keluhan masyarakat di wilayah Bogor Barat.


Meskipun Pemkab Bogor sudah membangun kantung parkir untuk truk tambang, namun jalan khsusus tambang itu menjadi solusi utama atas permasalahan lalu lintas truk tambang yang sudah terjadi selama bertahun-tahun itu.


"Apalagi persoalan di Parungpanjang, kan itu menjadi kewenangan pusat juga untuk membangun jalan khusus truk tambang. Walaupun saat ini Pemkab Bogor sudah membangun kantung parkir untuk truk tambang, namun persoalan nya belum selesai karena keinginan masyarakat harus mempunyai jalan khusus agar truk tambang tidak melintasi jalan umum," jelas Rudy Susmanto. (Reza Zurifwan)***


Editor : JakaPermana