Sejumlah Jabatan Eselon II di Pemda KBB Kosong, Komisi I DPRD Ingatkan Hal Ini
Kondisi sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan pelbagai pihak.
INILAHKORAN, Ngamprah - Kondisi sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan pelbagai pihak.
Salah satunya Ketua Komisi I DPRD KBB, Sunarya Erawan. Dirinya mengingatkan agar Pemda KBB segera melakukan pengisian jabatan yang kosong. Khususnya, pengisian jabatan eselon II.
Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada kinerja pemerintahan.
"Kepala perangkat daerah memiliki peran strategis dalam setiap mengambil kebijakan. Maka dari itulah perlu segera dilakukan pengisian," katanya, Senin 29 Agustus 2022.
Ia menuturkan, mengingat proses pengisian jabatan memakan waktu cukup panjang, dirinya pun meminta Plt. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan dan jajarannya agar segera memproses dari sekarang.
"Khusus eselon 2 harus ada izin dari Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum lagi ada proses open bidding untuk pengisiannya," ujar politisi dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
Ia menyebut, pihaknya bakal segera mempertanyakan kekosongan jabatan tersebut baik kepada Plt. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan maupun Sekda KBB, Asep Sodikin.
"Karena prosesnya panjang jadi alangkah baiknya diajukan dari sekarang. Nanti dalam pertemuan akan kita ingatkan," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB), tahun 2022 ada 34 jabatan administrator dan 4 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong.
"Saat ini, jabatan-jabatan tersebut sudah diisi pelaksana tugas namun kewenangannya terbatas, terutama menyangkut persoalan anggaran," bebernya.
Sebelumnya , Kepala Bidang Mutasi Promosi dan Kinerja (MPK) pada BKPSDM KBB, M.Dany Rizal mengatakan,
untuk mengisi kekosongan, Tim Penilai Kinerja (TPK) sudah memproses sejumlah nama pejabat yang sesuai dengan aturan ke Plt. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan.
"Tentunya itu berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya, namun semuanya bergantung Plt Bupati sebagai pembina kepegawaiannya," ujarnya.
"Nantinya oleh pak Plt.Bupati diajukan ke Pemprov Jabar dan Kemendagri. Sementara untuk pejabat eselon 2 selain ke Kemendagri juga diajukan ke KASN," tandasnya.***(agus satia negara).
