Meski Berpolemik, Pemda KBB Kembali Tekan Laju Inflasi dengan Langkah ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Kendati tengah dirundung sejumlah persoalan berkaitan dengan penilaian Indeks Pengembangan Harga (IPH) yang disebut-sebut berbeda dengan kondisi di lapangan. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali melakukan sejumlah langkah untuk menekan laju Inflasi.

Selain memberikan subsidi langsung ke para pedagang khusus beras dan cabai, Pemda juga memberikan bantuan berupa alat pertanian, benih padi, benih bawang merah dan cabai merah, mulsa, pupuk hayati cair, insektisida dan lain-lain kepada kelompok-kelompok tani.

"Ini upaya kita untuk menekan laju Inflasi imbas terus meroketnya harga barang kebutuhan pokok serta komoditas lainnya seperti beras, cabai dan bawang merah akhir-akhir ini," kata Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif kepada wartawan.

Selain itu, jelas Arsan, ini juga  bentuk intervensi untuk terus menekan IPH yang berdampak langsung pada laju Inflasi daerah melalui subsidi yang diberikan langsung kepada para pedagang. 

Menurutnya, upaya tersebut dinilai cukup membantu masyarakat dalam mendapatkan harga bahan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. 

"Alhamdulillah, kita telah menyerahkan bantuan berbagai alat pertanian kepada para kelompok tani sekaligus penanaman beberapa bibit bawang merah dan cabai merah," jelasnya.

"Ini merupakan langkah konkret  dari rencanakan yang telah kita susun sejak minggu kedua atau ketiga setelah (saya) menjabat sebagai Pj. Bupati," sambungnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKP) Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim menambahkan, pemerintah telah menetapkan Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Penyangga Ketahanan Pangan dan Pendukung Pengembangan Pertanian melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Barat  No. 100.3.3.2/KEP.858-DKPP/2023
tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Wilayah Penyangga Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Barat.

"Oleh karena itu, kami akan fokus mensupport para petani melalui berbagai program serta bantuan melalui kelompok-kelompok tani baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten," paparnya.

Lukmanul menyebut, bantuan yang diberikan secara simbolis berupa1.480 gram benih, 720 roll mulsa kepada 10 Poktan cabai, 439 kg benih bawang kepada 2 Poktan bawang, 26 unit Handsprayer, 7 unit power sprayer dan kelengkapannya 

"Kemudian, kita berikan 11 unit cultivator, 4 unit traktor roda empat, 130 buah keranjang panen dan 2 unit cold storage kepada 38 Poktan serta bantuan lainnya kepada kelompok tani pendukung KBB sebagai kabupaten buah-buahan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif lantaran dinilai berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sembako hingga mencapai angka 6,24 persen.

Kendati demikian, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan lantaran hingga kini harga-harga berbagai kebutuhan pokok di wilayahnya.

Kondisi tersebut pun menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya yang mengaku kebingungan dengan adanya perbedaan data tersebut.
 
Padahal, menurutnya, jika bicara data semestinya akurat dan jangan sampai terjadi rekayasa apalagi ini menyangkut data yang disandingkan secara nasional. 

"Ada yang perlu dijawab oleh pemerintah untuk menepis berbagai prasangka soal data IPH," kata Wendi belum lama ini.

"Makanya Fraksi PKB DPRD KBB akan mendorong digunakannya hak interpelasi untuk meminta kejelasan kepada Pemda KBB," sambungnya.*** (agus satia negara)