Meski Berpolemik, Pemda KBB Kembali Tekan Laju Inflasi dengan Langkah ini
Kendati tengah dirundung sejumlah persoalan berkaitan dengan penilaian Indeks Pengembangan Harga (IPH) yang disebut-sebut berbeda dengan kondisi di lapangan. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali melakukan sejumlah langkah untuk menekan laju inflasi.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKP) Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim menambahkan, pemerintah telah menetapkan Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Penyangga Ketahanan Pangan dan Pendukung Pengembangan Pertanian melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 100.3.3.2/KEP.858-DKPP/2023
tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Wilayah Penyangga Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Barat.
"Oleh karena itu, kami akan fokus mensupport para petani melalui berbagai program serta bantuan melalui kelompok-kelompok tani baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten," paparnya.
Lukmanul menyebut, bantuan yang diberikan secara simbolis berupa1.480 gram benih, 720 roll mulsa kepada 10 Poktan cabai, 439 kg benih bawang kepada 2 Poktan bawang, 26 unit Handsprayer, 7 unit power sprayer dan kelengkapannya
Baca Juga : DP3A Kota Bandung Minta Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berani Melapor
"Kemudian, kita berikan 11 unit cultivator, 4 unit traktor roda empat, 130 buah keranjang panen dan 2 unit cold storage kepada 38 Poktan serta bantuan lainnya kepada kelompok tani pendukung KBB sebagai kabupaten buah-buahan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif lantaran dinilai berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sembako hingga mencapai angka 6,24 persen.
Kendati demikian, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan lantaran hingga kini harga-harga berbagai kebutuhan pokok di wilayahnya.
Baca Juga : Sampah Organik Dilarang ke TPA Sarimukti, Begini Upaya Pemkot Bandung
Kondisi tersebut pun menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya yang mengaku kebingungan dengan adanya perbedaan data tersebut.
Padahal, menurutnya, jika bicara data semestinya akurat dan jangan sampai terjadi rekayasa apalagi ini menyangkut data yang disandingkan secara nasional.
Halaman :
