Sejumlah 'PR' Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi Pasca Dilantik, dari Mobil Damkar Hingga Turunnya Nilai Investasi

INILAHKORAN, Cimahi - Beberapa hari menjabat sebagai Wakil wali kota Cimahi, Adhitia Yudhistira langsung dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah yang harus segera dientaskan.

Tak cuma itu, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira juga harus merealisasikan program-programnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satunya persoalan yang tengah dihadapi, yakni armada pemadam kebakaran (Damkar) Kota Cimahi yang kondisinya dinilai memprihatinkan. Pasalnya, dari 13 kendaraan yang tersedia, hanya tiga unit yang dinyatakan layak pakai.

Padahal, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, keberadaan armada damkar yang memadai sangat dibutuhkan.  
  
“Kita harus cari solusi. Saat ini, efisiensi anggaran memang menjadi tantangan, tetapi permasalahan ini harus tetap teratasi,” kata Adhitia.

Adhitia menjelaskan, Cimahi menjadi salah satu kota yang memiliki risiko kebakaran yang cukup tinggi, mengingat kepadatan penduduk dan kondisi permukiman yang padat.  
  
“Kita lihat kejadian kebakaran di Kelurahan Cigugur. Hanya karena membakar sampah di rumah, satu rumah habis terbakar. Ini menunjukkan betapa rawannya kebakaran di Cimahi,” jelasnya.

Menurutnya, soal kendaraan pemadam kebakaran yang mangkrak di kantor Damkar Kota Cimahi, jika masih memungkinkan untuk diperbaiki maka perbaikan bakal segera dilakukan dengan melibatkan teknisi bengkel resmi.  
  
“Jika aturan mengizinkan, saya bahkan siap memperbaikinya dengan dana pribadi,” tuturnya.

Lebih jauh Adhitia menuturkan, dirinya pernah mengupayakan hibah kendaraan damkar dari Jepang.

"Alhamdulillah, saya berhasil mendapat lima unit yang masih bisa digunakan," ucapnya.

Selain kendaraan damkar tak layak pakai, Adhitia menyebut, Cimahi tengah dihadapkan pada persoalan penurunan nilai investasi sejak 2023-2024.

Menurutnya, sejumlah faktor menjadi faktor menurun tren investasi di Kota Cimahi. Oleh karena itu, dirinya berharap nilai investasi kembali meningkat di tahun 2025.
  
"Investasi hanya bisa berjalan dengan baik jika pemerintah bersikap proaktif dan mampu menjamin keamanan serta kondusifitas kota," tuturnya.
  
“Jika kota tidak aman, banyak ancaman, premanisme, dan intimidasi, maka investor enggan masuk,” ujarnya.  

Tak cuma itu, sebut Adhitia, perizinan yang berbelit, proses yang lama, serta adanya pungutan liar akan semakin menghambat masuknya investor.  
  
“Sebenarnya sederhana, cukup jaga keamanan, permudah perizinan, dan berikan kepastian hukum. Jika ini diterapkan, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi,” tandasnya.*** (agus satia negara)