Selamat Tinggal 2025, Dedi Mulyadi Ungkap Sejumlah PR Besar di Jawa Barat

INILAHKORAN.ID- Tahun 2025 tinggal hitungan jam. Seiring dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menghitung sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas.

Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui Jawa Barat masih memiliki banyak PR mendasar yang jadi prioritasnya di tahun depan.

Beberapa PR yang dimaksud Dedi Mulyadi, diantaranya ketertinggalan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, persoalan kemiskinan dan pengangguran, hingga kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Sejumlah persoalan itu disebut Dedi, sebagai pekerjaan rumah PR bersama yang tidak bisa dituntaskan hanya oleh pemerintah provinsi, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat, atas dukungan terhadap proses pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan bahwa banyak kekurangan yang kami miliki. Masih belum selesainya pembangunan infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, tingkat ekonomi yang belum sesuai dengan harapan,” ujar Dedi, Rabu 31 Desember 2025.

Menurutnya, persoalan sosial masih tampak nyata di berbagai wilayah. Kemiskinan belum sepenuhnya teratasi, tingkat pengangguran masih tinggi, dan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi problem struktural di Jawa Barat.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kondisi lingkungan yang dinilainya semakin rentan. Kerusakan alam, alih fungsi lahan, dan potensi bencana disebut sebagai ancaman serius yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Dedi menegaskan, seluruh persoalan tersebut tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah. Ia mengajak masyarakat menjadikan tahun 2026 sebagai momentum membangun kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi Jabar.

“Ini adalah tugas kita bersama untuk menjadi kesadaran. Di 2026 nanti kita harus bersama-sama memperbaikinya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi publik dalam kepemimpinannya. Ia menilai keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kepercayaan rakyat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh, yang selama ini aktif menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah daerah.

Menurut Dedi, sikap kritis tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi dan upaya perbaikan kebijakan publik di Jawa Barat.

“Menurut saya adalah sikap yang benar dimana para buruh berhak mendapatkan upah yang layak penghidupan yang layak, dan sikap menyampaikan pernyataan secara terbuka dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak setiap warga negara termasuk di dalamnya buruh,” tandasnya.***